Kategori: Hukum

PALEMBANG, seputartv.com – Jimmi Suganda, warga Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang melaporkan salahsatu oknum Kepala Desa yang ada di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Ke SPKT Polda Sumsel pada Rabu (22/04/2026).

Jimmi Suganda dengan didampingi oleh Tim Kuasa Hukummya DR Saipuddin Zahri,  Riski Aprendi SH, Jonson Nadapdap SH dan M Maulana Kusuma W SH MH, mendatangi Mapolda Sumatera Selatan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya.

Menurut Jimmi, oknum Kepala Desa yang ia laporkan tersebut, diduga telah melakukan intimidasi dan penyiksaan terhadap dirinya saat ia ditangkap atas tuduhan dugaan kasus perampokan pada beberapa waktu yang lalu dimana sempat ditahan dan akhirnya dibebaskan atas amar putusan dari Pengadilan Negeri Lahat.

“Saya menuntut keadilan atas peristiwa yang saya alami, dimana saat itu saya diintimidasi dan dianiaya oleh terlapor makanya saya datang ke Mapolda Sumsel ini,” ungkap Jimmi Suganda.

Riski Aprendi, SH selaku Kuasa Hukum pelapor mengatakan, oknum Kepala Desa tersebut diduga melakukan pengancaman dan penyiksaan, pasal 448 KHUP Jo 530 KHUP, Jo 450 KUHP berdasarkan Laporan ke SPKT No LP/B/592/lV/2026/SPKT Polda Sumatera Selatan.

“Terlapor melakukan perbuatan tidak berdasar dan melanggar hukum tanpa bukti dan saksi serta berbuat sewenang-wenang dengan klien kita. Dimana Klien kami Jimmi Suganda dituduh melakukan begal sadis dan diserahkan ke polisi dan Syukur Alhamdulillah akhirnya dibebaskan oleh pihak pengadilan atas petikan putusan pengadilan nomor 1/Pid. Pra/2028/PN Lahat,” jelas Riski Aprendi. (Red)

EMPAT LAWANG, seputartv.com – Penanganan kasus dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan di Kabupaten Empat Lawang, terus berlanjut. Polres Empat Lawang kini telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), sebagai bentuk transparansi kepada pihak pelapor terkait perkembangan perkara tersebut.

Kasus ini bermula dari laporan polisi Nomor: LP/B/141/IV/2026/SPKT/Polres Empat Lawang/Polda Sumsel tertanggal 14 April 2026. Dugaan tindak pidana yang dilaporkan berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4).

Dalam proses penyelidikan, sejauh ini pihak Satreskrim Polres Empat Lawang telah memanggil dan memeriksa terlapor serta beberapa orang saksi dalam peristiwa itu untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan SP2HP yang diterbitkan, Satreskrim Polres Empat Lawang juga telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan guna mendalami perkara ini lebih lanjut.

Kanit Pidum Polres Empat Lawang Ipda Candra SM, membenarkan Pidum Polres Empat Lawang telah menerbitkan surat perintah SP2HP, dan akan segera masuk ke rana Gelar Perkara.

“Penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti tambahan serta keterangan pendukung lainnya, serta akan segera melakukan Gelar Perkara atas kasus ini,” ungkap Candra.

Polisi juga menyatakan bahwa proses penanganan kasus ini akan terus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. (Red)

MUSI RAWAS, seputartv.com– Tim Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan menggerebek tiga gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), jalur antara Lubuk Linggau dan Musi Rawas Utara (Muratara), Selasa (21/4/2026).

Operasi tersebut dipimpin oleh Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Ahmad Budi Martoni.

Ahmad Budi Martoni membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut. Ia menyebutkan, tiga gudang yang digerebek diduga kuat digunakan sebagai tempat penimbunan BBM subsidi secara ilegal.

“Benar, ada tiga lokasi gudang yang kami tindak. Dari lokasi tersebut ditemukan BBM bersubsidi dalam jumlah besar yang diduga ditimbun,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Dalam penggerebekan itu, petugas menyita puluhan ton BBM bersubsidi, terdiri dari jenis solar, pertalite, dan minyak tanah.

Selain itu, polisi juga mengamankan 14 orang yang berada di lokasi saat operasi berlangsung. Mereka terdiri dari sopir, pemilik gudang, penjaga, serta sejumlah pekerja gudang.

Ke-14 orang tersebut masing-masing berinisial II, AD, FD, EG, HA, serta RK, FF, RS, RR, FE, dan YS. Seluruhnya saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.

Pihak kepolisian menegaskan, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam praktik tersebut.

“Kami masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak lain yang terlibat. BBM yang ditemukan merupakan jenis subsidi,” kata Ahmad Budi Martoni.

Hingga kini, kepolisian belum menyampaikan secara rinci peran masing-masing pihak yang diamankan maupun potensi kerugian negara akibat dugaan penimbunan tersebut. (Def)

PALEMBANG, seputartv.com – Rio Aberico Bin Thomas, terdakwa kasus tindak pidana penggelapan divonis bersalah oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang dan dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan.

Vonis enam bulan kurungan penjara terhadap Rio Aberico tidak mesti dijalankan, sebab kurungan badan yang dimaksud diganti dengan pidana kerja sosial selama 120 jam di Rumah Sakit Bari Kota Palembang dimana proses kerja sosial tersebut dilaksanakan dalam waktu selama enam jam perhari selama dua bulan.

Putusan hakim itu dibacakan dalam konferensi di ruang sidang PN Palembang di gedung Museum Tekstil Sumsel, Palembang, Selasa (21/4/2026).

Dalam amar putusannya, Hakim Parulian Manik, SH, MH, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan berjanji bersalah melakukan tindak pidana penggelapan

“Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani dan diganti dengan pidana kerja sosial selama 120 jam,” ujar Juru Bicara PN Palembang Chandra Gautama, SH, MH, kepada wartawan di PN Palembang.

Chandra Gautama menambahkan, Rio mewajibkan kerja sosial di Rumah Sakit Bari Kota Palembang dalam waktu enam jam per hari selama dua bulan. Menurutnya, hal itu diatur dalam Pasal 205 jo Pasal 257 (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan.

Pengadilan Negeri (PN) Palembang menjadi salah satu pengadilan yang telah mengimplementasikan ketentuan tersebut melalui mekanisme pengakuan dosa.

“Penerapan mekanisme pengakuan pengakuan oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus ini menjadi penting dalam pelaksanaan KUHAP baru, sekaligus menegaskan komitmen dalam mewujudkan proses penegakan hukum yang efisien, berorientasi pada kepastian hukum, serta memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat,” kata Chandra. (Red)

LUBUK LINGGAU, seputartv.com – Kuasa hukum pelapor dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan menyampaikan apresiasi atas langkah Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau yang telah menyatakan berkas perkara dengan tersangka SITI SAMSIAH SIREGAR BINTI MANGA RAJA lengkap (P-21).

“Kami menghargai profesionalitas jaksa penuntut umum yang akhirnya menyatakan berkas perkara ini lengkap sehingga dapat segera dilanjutkan ke tahap penuntutan,” ujar kuasa hukum pelapor Badai Beni Kuswanto, S.H., M.H., C.I.L., C.P.L dan rekan di Kantor BBKLAW.

Meski demikian, pihaknya juga menyoroti dugaan proses penanganan perkara yang sebelumnya sempat mengalami dinamika antara penyidik Polres Lubuk Linggau dan pihak kejaksaan.

Menurutnya, berkas perkara sempat bolak-balik antara penyidik dan jaksa untuk dilengkapi sesuai petunjuk (P-19). Kondisi tersebut dinilai berdampak pada lamanya proses hukum yang harus dilalui oleh pelapor.

“Kami memahami bahwa pengembalian berkas adalah bagian dari mekanisme hukum. Namun, kami berharap ke depan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dapat lebih efektif, sehingga tidak terkesan terjadi saling lempar berkas dan justru memperpanjang waktu penanganan perkara,” tegasnya.

Kuasa hukum pelapor juga menekankan pentingnya kepastian hukum bagi korban. Ia berharap dengan dinyatakannya berkas lengkap, proses penyerahan tersangka dan barang bukti dapat segera dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami meminta agar proses tahap II dapat segera dilaksanakan dan perkara ini secepatnya dilimpahkan ke pengadilan, sehingga hak-hak pelapor sebagai korban dapat terpenuhi,” tambahnya.

Pihaknya juga menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga tahap persidangan guna memastikan perkara ini berjalan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Red)