PAGARALAM, seputartv.com – Polres Pagar Alam melaksanakan kegiatan penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Anggota Polri Tahun Anggaran 2026 yang digelar melalui Zoom Meeting, Selasa (31/3/2026) pukul 14.00 WIB. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Wirasatya dan diikuti dengan penuh khidmat oleh seluruh peserta yang hadir.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Pagar Alam Kompol Wahyu Prasetyo, SH, MSI, didampingi Kabag SDM Kompol Kasmini Darda, SH. Turut hadir para orang tua/wali calon siswa serta peserta seleksi dari jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri.
Pelaksanaan Pakta Integritas ini merupakan bagian penting dalam tahapan awal seleksi penerimaan anggota Polri, sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan proses rekrutmen yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Seluruh peserta, panitia, serta orang tua/wali menyatakan kesiapan untuk tidak melakukan praktik kecurangan dalam bentuk apa pun.
Kegiatan serupa juga dilaksanakan secara serentak di jajaran Polda, termasuk di wilayah Sumatera Selatan, di mana ratusan peserta mengikuti pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas baik secara langsung maupun melalui Zoom Meeting sebagai bentuk komitmen menjaga integritas seleksi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh proses seleksi penerimaan Polri dapat berjalan objektif dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta, tanpa adanya praktik KKN, sehingga mampu menghasilkan calon anggota Polri yang berkualitas dan berintegritas tinggi.
Kapolres Pagar Alam AKBP Januar Kencana Setia Persada. SIK dalam pernyataannya menegaskan bahwa kegiatan Pakta Integritas ini menjadi pondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. “Kami memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan secara bersih, transparan, dan tidak dipungut biaya. Tidak ada ruang bagi praktik percaloan dalam penerimaan anggota Polri,” tegasnya.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Pagar Alam Iptu Mansyur, SH menambahkan bahwa keterlibatan orang tua/wali dalam kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan bersama. “Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal proses ini agar tetap sesuai aturan, sehingga melahirkan anggota Polri yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.(TOM)
Bulan: Maret 2026
-
Wujudkan komitmen Rekrutmen Yang Transparan, Polres Pagar Alam Ikuti Penerimaan Polri 2026 via Zoom
-
Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas Dipimpin Langsung Ketua DPRD, Bahas LKPJ 2025
MUSIRAWAS, seputartv.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2025, pada Selasa (31/03/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas tersebut dimulai pukul 14.00 WIB hingga selesai. Agenda penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Musi Rawas, yang memandu jalannya sidang secara resmi dan tertib.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Musi Rawas, Suprayitno, hadir mewakili pemerintah daerah untuk mengikuti jalannya rapat paripurna.
Rapat ini membahas secara menyeluruh capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selama Tahun Anggaran 2025, termasuk realisasi program pembangunan, penggunaan anggaran, serta berbagai indikator keberhasilan yang telah dicapai.
Dipimpinnya rapat secara langsung oleh Ketua DPRD menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. DPRD juga memiliki peran penting dalam memberikan catatan strategis, kritik, dan saran sebagai bahan evaluasi ke depan.
Penyampaian LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya rapat paripurna ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Musi Rawas.(YAN) -
Kejari Pagaralam Bersama 4 Jaksa Diperiksa Kejagung, Ada Apa ?
PALEMBANG – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam Ira Febriana dan empat orang jaksa saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh tim gabungan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Ketut Sumedana, membenarkan adanya proses pemeriksaan tersebut.
Menurut Ketut Sumedana, pemeriksaan ini merupakan langkah awal dalam rangkah menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat.
“ Benar, saat kita sedang melakukan pemeriksaan dan semuanya kita periksa di Kejati termasuk Kejari Pagaralam, ada sekitar empat sampai lima orang yang kita periksa terkait laporan masyarakat, bukan OTT ya,” ujar Ketut Sumedana, Selasa (31/3/2026).
Dijelaskannya, bahwa proses yang dilakukan saat ini masih sebatas klarifikasi guna memastikan kebenaran laporan atas tersebut.
“Pemeriksaan ini masih berupa klarifikasi terhadap laporan tersebut, hari ini masih dilakukan pemeriksaan di Kejati dan saat ini tim kita juga ada yang masih berada di kota Pagaralam untuk mengecek laporan tersebut,” ungkap ketut.
Namun hingga saat ini, pihak Kejati Sumsel belum mengungkap secara detail terkait substansi laporan masyarakat yang dimaksud. Ketut Suwedana hanya menegaskan bahwa laporan internal harus segera ditindaklanjuti pihaknya.
“Terkait laporan masyarakat, apalagi sipatnya terkait internal kita harus cepat tindaklanjuti dan jangan sampai lambat dalam penanganannya,” imbuhnya.
Ia juga menyebut bahwa saat ini tim dari Kejaksaan Agung juga turut terlibat dalam proses pemeriksaan ini, termasuk melakukan pengecekan ke lapangan secara langsung.
“Tim dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga menerima laporan itu, jadi kita sama-sama melakukan klarifikasi dan melakukan pengecekan ke lapangan,” tutupnya.
Hingga kini, proses pemeriksaan masih berlangsung dan belum ada kesimpulan resmi terkait hasil klarifikasi yang dimaksud. (Red)
-
Tak Terima Saksi Kliennya Di Periksa Seperti Tersangka, Riski Aprendi, S.H Protes
EMPAT LAWANG – Advocat Riski Aprendi, S.H selaku Kuasa Hukum Jimmi dalam kasus dugaan salah tangkap memprotes penyidik Polres Empat Lawang saat melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi meringankan bagi kliennya.
Menurut Riski Aprendi, pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap saksi yang meringankan kliennya dipandang terlalu berlebihan seolah saksi tersebut merupakan tersangka dalam kasus besar.
Selaku Kuasa Hukum, Riski Aprendi protes dan merasa keberatan dimana saksi diperiksa oleh penyidik pada jumat 27 maret 2026 kemarin dari pukul 10.00 hingga jam 19.00 WIB. Bahkan setelah saksi selesai diperiksa dan menandatangani berkas pemeriksaan dan akan pulang, saksi kembali dipanggil penyidik untuk diperiksa ulang.
“Saya keberatan dan protes, karena saksi diperiksa hingga sembilan jam seperti memeriksa tersangka. Itu pun pemeriksaan dihentikan setelah adanya protes dari kita selaku kuasa hukum dan anehnya, setelah sembilan jam diperiksa dan menandatangani berkas pemeriksaan para saksi beranjak pulang tiba-tiba kembali dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan ulang,” ungkap Riski Aprendi kepada Media seputartv.com.
Ditambahkan Riski Aprendi, seharusnya pemeriksaan terhadap saksi cukup butuh waktu sekitar dua atau tiga jam saja dan saksi meringankan semestinya dihadirkan dalam persidangan pokok perkara oleh penasehat hukum yang bersangkutan.
” Mengapa saya protes, karena para saksi yang diperiksa sudah mulai kelelahan dan merasa tidak nyaman bahkan terlihat mulai tertekan. Seharusnya Penyidik memahami kondisi itu, kan bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan keesok harinya jangan terkesan pemeriksaan ini dipaksakan dan seolah dikejar waktu,” tambah Riski Aprendi.
Terkait hal ini Pihak Polres Empat Lawang pun angkat bicara, menurut Plh Kasatreskrim Polres Empat Lawang Iptu Eko Setiawan, S.H, M.Si, apa yang dilakukan penyidik telah sesuai dengan SOP pemeriksaan.
” Dalam melakukan pemeriksaan penyidik tidak memiliki batas waktu saat memeriksa seseorang yang terkait dalam suatu perkara tindak pidana termasuk para pihak, selagi dibutuhkan dalam proses pemeriksaan maka penyidik memiliki kewenangan itu,” Terang Iptu Eko Setiawan kepada Media ini pada Selasa (31/03/2026). (Red)
-
Polres Pagaralam Berhasil Ungkap Kasus Dugaan Pengadaan Kopi Fiktif, Korban Alami Kerugian Milyaran Rupiah
PAGARALAM – Polres Pagaralam berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau perbuatan curang bermodus kerja sama fiktif pengadaan kopi yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Pagar Alam dengan total kerugian mencapai Rp 4,03 milyar.
Menurut Kasat Reskrim Polres Pagaralam, Iptu Heriyanto SH, dengan didampingi oleh Kasi Humas Polres Pagaralam Iptu Mansyur SH, tersangka dalam kasus ini adalah ELP, merupakan warga Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam.
“Kasus ini merupakan tindak pidana penipuan dan atau perbuatan curang dengan modus menawarkan kerja sama fiktif pengadaan kopi untuk Pemkot Pagaralam dengan nilai kerugian lebih kurang 4,03 milyar rupiah ,” ungkap Iptu Heriyanto kepada Tim seputartv.com.
Dijelaskannya, peristiwa ini bermula pada Juni 2025 lalu, saat itu tersangka menawarkan kepada korbannya untuk menjual kopi kepada tersangka dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan roasting kopi Pemerintah Kota Pagaralam dan menurut tersangka ia memiliki izin langsung dari wali kota Pagaralam terkait kerjasama pengadaan roasting kopi tersebut serta menjanjikan sistem atau pola pembayaran setiap dua minggu.
Korban pun percaya, kemudian biji kopi akhirnya dikirim kepada tersangka dalam jumlah besar secara bertahap hingga puluhan ton.
Pada awalnya pembayaran sempat dilakukan meskipun kerap mengalami keterlambatan, namun saat pembayaran selanjutnya kian lama kian tersendat.
Ketika korban mempertanyakan perihal keterlambatan pembayaran, tersangka kerap berdalih adanya keterlambatan anggaran dari Pemerintah Kota serta lagi dalam proses pemeriksaan dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tersangka juga sempat menunjukkan surat kerjasama yang mengatasnamakan Pemkot Pagaralam, setelah kita lakukan pendalaman dan mengecek surat tersebut ternyata surat tersebut tidak benar alias palsu,” terang Iptu Heriyanto.
Dari hasil penyelidikan, diketahui ternyata kopi milik korban tidak digunakan untuk kebutuhan pemerintah Kota Pagaralam melainkan dijual kembali oleh tersangka kepada sejumlah gudang kopi di wilayah Kota Pagaralam.
Pada Selasa, 17 Maret 2026 sekitar pukul 14.00 WIB akhirnya Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Pagaralam mengamankan tersangka.
“Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti, perbuatan tersangka memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 492 dan/atau Pasal 486 KUHP,” tegas Heriyanto.
kini tersangka telah diamankan di Mapolres Pagaralam beserta sejumlah barang bukti berupa dokumen transaksi, nota penjualan serta surat yang diduga palsu milik tersangka.(Tom)
Seputar TV 