Penulis: seputar redaksi

PAGAR ALAM – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam menerima kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pagar Alam pada Senin, 11 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas didampingi Kepala Bidang Dikdas serta Kepala Bidang PAUD dan PNF.

Kunjungan Kepala BNN Kota Pagar Alam ini bertujuan untuk meningkatkan soliditas organisasi sekaligus menggaungkan semangat War on Drugs for Humanity dalam upaya memutus rantai peredaran narkoba, khususnya di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kepala BNN Kota Pagar Alam menegaskan bahwa pengguna narkoba bukanlah musuh, melainkan saudara yang harus diselamatkan. Menurutnya, stigma negatif terhadap pengguna narkoba harus dihentikan agar para korban penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh penanganan yang tepat.

“Pengguna narkoba harus diarahkan ke pusat rehabilitasi agar dapat pulih dan kembali produktif di tengah masyarakat. Pendekatan rehabilitasi lebih diutamakan dibandingkan sekadar hukuman,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam menyambut baik kunjungan tersebut dan mendukung langkah strategis BNN dalam memberikan edukasi serta pencegahan bahaya narkoba di dunia pendidikan.

Melalui sinergi antara BNN dan Disdikbud, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang bersih dari narkoba serta mampu membangun generasi muda yang sehat, produktif, dan berprestasi.

EMPAT LAWANG, Seputartv.com  — Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, kembali merapikan struktur birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan melantik 10 kepala dinas definitif, Selasa (12/5/2026).

Kesepuluh pejabat tersebut sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt). Selain itu, sejumlah pejabat administrator dan pengawas, mulai dari kepala seksi, kepala subbagian, hingga lurah, juga turut dilantik.

Dalam sambutannya, Joncik menyebut pelantikan ini merupakan bagian dari siklus organisasi pemerintahan. Sejumlah jabatan perlu segera diisi karena ada pejabat yang memasuki masa pensiun dan ada posisi yang harus diperkuat agar roda pemerintahan berjalan efektif.

“Tujuan kita sederhana, memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan program MADANI Jilid II dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Joncik.

Ia menambahkan, penataan pejabat belum selesai. Pemerintah daerah masih akan melanjutkan rotasi jabatan pada bulan depan, termasuk mengisi sejumlah organisasi perangkat daerah yang saat ini masih dipimpin Plt, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dengan pelantikan ini, Joncik berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah baru dapat bekerja cepat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

LUBUK LINGGAU, seputartv.com  –  Pendaftaran calon Direktur PDAM Bukit Sulap, diduga telah melampaui batas maksimal usia yang diperbolehkan dalam regulasi.

“Kalau benar ada peserta dari luar internal PDAM yang usia saat pengangkatan pertama kali sudah melewati 50 tahun, maka seharusnya gugur secara administrasi. Aturan ini jelas dan tidak boleh ditafsirkan sesuka hati,” ujar Ahlul selaku Ketua Laskar Anti Korupsi Pejuang 45.

Menurutnya, syarat usia bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bagian penting dalam menjaga efektivitas kepemimpinan perusahaan daerah. Terlebih, jabatan Direktur PDAM Tirta Bukit Sulap merupakan posisi strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

“Direktur PDAM harus memahami persoalan air dari hulu ke hilir, mulai dari tata kelola distribusi, pelayanan pelanggan, manajemen kebocoran, hingga krisis air bersih. Ini bukan jabatan simbolis atau sekadar penghargaan politik,” tambahnya.

Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 juga mengingatkan bahwa tim seleksi wajib memeriksa seluruh dokumen administrasi peserta secara objektif dan transparan, termasuk memastikan kesesuaian usia dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, panitia seleksi diminta mengumumkan hasil seleksi secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan dugaan adanya permainan maupun perlakuan khusus terhadap peserta tertentu.

“Peraturan Daerah memang bisa memberikan rincian teknis tambahan, tetapi tetap harus merujuk pada PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” tegasnya.

Atas dasar itu, LAKI-P45 mendesak Pemerintah Kota Lubuk Linggau dan panitia seleksi untuk membuka secara rinci hasil verifikasi administrasi peserta, menjelaskan dasar hukum kelulusan administrasi, membatalkan hasil seleksi apabila ditemukan pelanggaran syarat usia dan membuka kembali pendaftaran calon direktur secara profesional, independen, dan transparan.

“Kalau aturan usia saja diduga dilanggar, maka publik wajar mempertanyakan integritas seluruh proses seleksi ini,” tutup Ahlul. 

Terkait dugaan tersebut diatas, Tim seputartv.com berupaya melakukan konfirmasi kepada salah satu panitia seleksi berinisial WT pada Senin (11/05/2026). Dimana tujuan konfirmasi ini ingin meminta tanggapan dari pihak Panitia terkait hal tersebut dan panitia dapat menjelaskan baik riwayat pendidikan maupun latar belakang calon Direktur PDAM Bukit Sulap.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak panitia seleksi belum dapat memberikan tanggapannya dan terkesan menghindar dari konfirmasi yang disampaikan. (Tom)