Kategori: Peristiwa

MURATARA, seputartv.com – Konflik antara satwa liar dan warga kembali terjadi di Desa Kuto Tanjung, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Kawanan harimau sumatera dilaporkan kembali memangsa hewan ternak milik warga setempat.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 13 ekor kerbau milik warga mati diduga akibat diterkam harimau liar. Akibat kejadian tersebut, para peternak mengalami kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Peristiwa yang terus berulang itu membuat masyarakat mulai resah dan kehilangan kesabaran. Warga menilai penanganan dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan belum memberikan solusi nyata di lapangan.

“Kami sudah cukup sabar menghadapi teror harimau ini. Kerbau milik warga habis dimangsa. Kami minta perhatian serius dan tindakan nyata dari BKSDA Sumsel sebelum ada korban jiwa,” ungkap salah seorang warga Desa Kuto Tanjung.

Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan penanganan, termasuk upaya lokalisir maupun evakuasi satwa liar tersebut agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman.

Selain menimbulkan kerugian ekonomi bagi peternak, kemunculan harimau di sekitar permukiman dan area perkebunan juga memicu rasa takut di tengah masyarakat, terutama saat beraktivitas di kebun maupun menggembala ternak.

Masyarakat Ulu Rawas berharap BKSDA Sumsel dapat segera mengambil langkah cepat guna mencegah konflik manusia dan satwa liar semakin meluas. (Yan)

EMPAT LAWANG, seputartv.com – Cuaca ekstrem yang melanda Kabupaten Empat Lawang pada Kamis pagi, (21/05/2026), kembali memicu gangguan di jalur transportasi utama. Sebatang pohon berukuran besar dilaporkan roboh dan menutup sebagian ruas jalan penghubung Tebing Tinggi menuju Pendopo.

Kejadian yang berlangsung sekitar pukul 07.30 WIB itu sempat membuat arus kendaraan tersendat. Jalur tersebut diketahui menjadi akses penting bagi masyarakat karena menghubungkan sejumlah wilayah aktivitas warga di Empat Lawang.

Data yang dihimpun dari Pusdalops BPBD Empat Lawang menyebutkan, pohon tumbang dipicu hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut sejak pagi hari. Tingginya intensitas hujan diduga membuat kondisi pohon tidak lagi mampu bertahan hingga akhirnya roboh ke badan jalan.

Tak lama setelah menerima laporan, tim BPBD Empat Lawang langsung bergerak menuju lokasi. Enam personel diterjunkan untuk melakukan pemotongan batang pohon dan membersihkan material yang menghalangi jalan. Warga sekitar juga terlihat ikut membantu proses evakuasi agar akses kendaraan bisa kembali dibuka.

Dalam insiden tersebut, sebuah mobil dilaporkan terkena dampak akibat tertimpa bagian pohon yang roboh. Meski demikian, belum ada laporan mengenai korban jiwa.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Empat Lawang, Fero, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu. Terlebih dalam beberapa hari terakhir hujan dengan durasi cukup panjang masih terjadi di sejumlah wilayah Empat Lawang.

BPBD juga meminta pengendara untuk mengurangi kecepatan saat melintas di jalur rawan pohon tumbang maupun longsor demi menghindari risiko kecelakaan saat cuaca buruk terjadi. (Dik)

EMPAT LAWANG, seputartv.com – Jagat media sosial dihebohkan dengan unggahan dari akun Instagram berinisial SY yang diduga mengandung unsur penistaan agama. Dalam postingan yang telah beredar luas tersebut, akun itu menuliskan kalimat yang membandingkan mukjizat Nabi Muhammad SAW membelah bulan dengan ilmu pengetahuan dan jurnal ilmiah, disertai kata-kata yang dinilai menghina dan merendahkan umat Islam.

Unggahan itu sontak menuai kecaman dari berbagai kalangan. Ketua GP Ansor Kabupaten Empat Lawang, Defi Abusyairi, menyatakan pihaknya mengecam keras postingan tersebut karena dianggap telah melukai perasaan umat beragama, khususnya umat Islam.

“Postingan ini sangat kami sesalkan dan kami kutuk dengan tegas. Apa yang dituliskan merupakan bentuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan penistaan agama yang sangat menyakiti hati kami serta jutaan umat Islam lainnya,” tegas Defi.

Ia menjelaskan bahwa mukjizat merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada para nabi sebagai bukti kenabian, dan tidak dapat disamakan dengan ilmu pengetahuan yang merupakan hasil kajian manusia.

“Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, namun harus tetap menghormati keyakinan orang lain. Jangan sampai kebebasan berekspresi justru digunakan untuk menistakan nilai-nilai agama,” ujarnya.

Defi juga meminta pemilik akun untuk segera menghapus unggahan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada umat Islam.

“Kami berharap yang bersangkutan menyadari kesalahannya, menarik postingan itu, dan meminta maaf secara terbuka. Mari kita jaga kerukunan dan menggunakan media sosial secara santun,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kepolisian Resor (Polres) Empat Lawang terkait unggahan yang viral tersebut. Namun, kasus ini terus menjadi perhatian publik dan menuai reaksi luas di media sosial. (Dik)

PALEMBANG, seputartv,com – Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) PLN UPT Palembang berhasil melaksanakan penggantian isolator flashover pada jaringan SUTET 275 kV Sumsel 5–SULIN Line 1 Tower 028 fasa atas. Pekerjaan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen PLN dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan tanpa mengganggu pasokan listrik kepada masyarakat.

Jalur transmisi SUTET 275 kV Sumsel 5–SULIN merupakan jalur utama yang berperan penting dalam menyalurkan energi listrik dari Pembangkit Sumsel 5 menuju Sistem Interkoneksi Sumatera. Oleh karena itu, keandalan jalur ini menjadi prioritas untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil dan andal di wilayah Sumatera.

Manager PLN UPT Palembang menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan menggunakan metode live line maintenance atau pekerjaan dalam kondisi bertegangan oleh personel PDKB yang memiliki kompetensi khusus serta telah memenuhi standar keselamatan kerja ketenagalistrikan.

“Penggantian isolator flashover ini merupakan langkah preventif PLN untuk menjaga keandalan sistem transmisi 275 kV. Dengan metode PDKB, pekerjaan dapat dilaksanakan tanpa pemadaman sehingga pasokan listrik kepada masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan mengutamakan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), mulai dari tahapan inspeksi, persiapan peralatan khusus, hingga proses penggantian isolator di titik pekerjaan.

General Manager PLN UIP3B Sumatera turut mengapresiasi kesiapan dan profesionalisme Tim PDKB PLN UPT Palembang dalam menjaga kontinuitas penyaluran tenaga listrik pada sistem interkoneksi Sumatera.

“Keberhasilan pekerjaan ini menunjukkan komitmen PLN dalam menghadirkan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat serta mendukung stabilitas sistem kelistrikan Sumatera melalui inovasi pekerjaan tanpa padam,” ungkapnya.

Melalui pekerjaan ini, PLN terus berupaya meningkatkan keandalan jaringan transmisi guna memastikan kebutuhan energi listrik masyarakat maupun sektor industri tetap terpenuhi secara optimal. (Red)

EMPAT LAWANG – Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, menilai penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mulai 1 Januari 2027 akan menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Dalam aturan tersebut, porsi belanja pegawai pada APBD provinsi, kabupaten, dan kota dibatasi maksimal 30 persen dari total belanja daerah. Ketentuan ini, menurut Joncik, sulit dipenuhi oleh banyak daerah karena beban belanja pegawai saat ini masih sangat besar.

“Kalau melihat kondisi riil, hampir seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke akan kesulitan memenuhi batas belanja pegawai 30 persen,” kata Joncik.

Ia menjelaskan, komponen terbesar yang membebani APBD saat ini adalah gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.

Menurut Joncik, melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, para kepala daerah telah menyampaikan sejumlah opsi kepada pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan tersebut. Opsi yang dinilai paling realistis adalah agar pembayaran gaji PPPK dialihkan menjadi tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau gaji PPPK ditanggung APBN, daerah akan lebih leluasa menyesuaikan struktur APBD sesuai amanat UU HKPD,” ujarnya.

Joncik mengingatkan, tanpa solusi konkret dari pemerintah pusat, terdapat skenario paling ekstrem, yakni pemberhentian PPPK secara nasional.

“Kalau tidak ada kebijakan yang mengakomodasi persoalan ini, opsi yang paling ekstrem adalah pemberhentian PPPK se-Indonesia. Dampaknya tentu akan menimbulkan kerawanan sosial yang sangat besar,” tegasnya.

Meski demikian, Joncik optimistis pemerintah pusat tidak akan mengambil langkah tersebut. Ia meyakini akan ada kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kesehatan fiskal daerah dan kepastian nasib para PPPK.

“Saya yakin pemerintah akan mengambil keputusan yang bijak. PPPK telah menjadi bagian penting dalam pelayanan publik dan harus mendapatkan kepastian,” pungkasnya.