Kategori: Pemerintahan

EMPAT LAWANG – Kabar gembira akan menanti masyarakat Kabupaten Empat Lawang, pasalnya Pemerintah Kabupaten Empat Lawang akan melunasi tunggakan BPJS yang selama ini menunggak selama 3 tahun sejak tahun 2022.

Pemkab Empat Lawang kini sudah menyiapkan strategi pembayaran agar secara bertahap tunggakan BPJS ini dapat diselesaikan.

Sebagai langkah awal, Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad rela mengalihkan anggaran mobil dinasnya untuk pembayaran BPJS agar kembali bisa digunakan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan secara gratis.

Anggaran yang menggunakan APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil yang sudah ada untuk melakukan kegiatan negara. Menurutnya, anggaran yang semula disiapkan untuk pembelian mobil dinas bisa dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS.

“Saya bilang tidak, mobil lama masih ada, mobil pribadi saya juga punya, pak wabup juga pakai yang sudah ada saja tidak usah beli baru uangnya itu dialihkan untuk angsuran BPJS, ” kata Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad.

Permasalahan peserta JKN-KIS yang ditanggung APBD di Empat Lawang terjadi sejak 1 November 2024. Ada sekitar 40 ribuan peserta JKN KIS yang iurannya ditanggung pemda kehilangan akses layanan kesehatan.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Dirut BPJS, perjanjian skema nya pertama 10 M, akhir September 10 M, 1 Oktober bisa normal
Kembali kalau BKS sudah tanda tangal normal semuanya, total ada 30 M insyakallah di 2026 tuntas, ” jelas Joncik Muhammad saat diwawancara di rumdin.

Pemkab Empat Lawang saat ini terlah berkomitmen untuk menyelesaikan tunggakan BPJS Kesehatan semaksimal mungkin dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. (RED)

JAKARTA – Keluarga Alumni Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (KAGEGAMA) sukses menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) 2025 yang dirangkaikan dengan temu alumni di Gedung Grha Gambut Mangrove (Gamma), Jalan Cikini Raya No. 40, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (23/8).

Acara ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus wadah dialog strategis para alumni dalam menghadapi isu-isu lingkungan nasional.Diikuti oleh alumni lintas generasi, rangkaian kegiatan Munas dimulai sejak pagi hari dengan sesi pembukaan oleh Dr. Ristianto P., S.Hut., M.Tourism, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, yang menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, alumni, dan pemerintah dalam upaya pelestarian ekosistem mangrove.

Sesi ilmiah Munas menghadirkan sejumlah pakar terkemuka dalam bidang geospasial dan lingkungan, antara lain:

Prof. Muhammad Kamal, S.Si., M.GIS., Ph.D. – membahas pemanfaatan indeks vegetasi dalam pemetaan ekosistem mangrove.

Dr. Ir. RA Belinda Arunawati Margono, M.Sc. – mengulas ketersediaan dan pentingnya data geospasial tematik untuk pengelolaan mangrove.

Prof. Dr. Ir. I Nengah Surati Jaya, M.Agr. – menyampaikan pentingnya data penginderaan jauh dalam mengenali lanskap mangrove secara komprehensif.

Diskusi ilmiah ini dimoderatori oleh Joko Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D., yang menyoroti kontribusi nyata alumni geografi dalam mendukung kebijakan berbasis data untuk keberlanjutan lingkungan.

Puncak acara Munas ditandai dengan rapat pleno dan pemilihan Ketua Umum KAGEGAMA periode selanjutnya. Melalui mekanisme voting daring dan musyawarah mufakat, dari dua kandidat calon ketua umum terpilih Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., SH., MH., MM. sebagai Ketua Umum KAGEGAMA menggantikan kepemimpinan sebelumnya di bawah Mukhtar Rosyid Harjono.

Dalam sambutan perdananya, Dr. Joncik menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmen untuk memperkuat jejaring alumni serta meningkatkan kontribusi KAGEGAMA terhadap pembangunan nasional.

“Alumni Geografi UGM harus menjadi motor penggerak perubahan, memberikan solusi berbasis ilmu pengetahuan dan data geospasial dalam setiap aspek pembangunan bangsa,” ujar Dr. Joncik.

Dengan semangat kolaborasi dan pembaruan, Munas KAGEGAMA 2025 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat peran alumni geografi untuk Indonesia yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan. (RED)

LUBUKLINGGAU – Aldiwan Haira Putra, S.STP, Kabid Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Empat Lawang, menjadi peserta termuda dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh UPTD Penilaian Kompetensi dan Pengembangan SDM BKPSDM Kota Lubuklinggau.

Pelatihan ini berlansung dari tanggal 21 Juli s/d 12 November 2025, dengan rangkaian pembelajaran klasikal, aktualisasi proyek perubahan, serta evaluasi kinerja kepemimpinan berbasis kompetensi.

Aldiwan, yang saat ini masih berusia 30 tahun, hadir sebagai representasi ASN muda yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin birokrasi masa depan. Dengan pengalaman strategis dalam penataan dan optimalisasi aset daerah, ia dinilai layak dan potensial untuk mengikuti pelatihan tingkat administrator ini.

“Alhamdulillah setelah tahapan pilkada selesai, saya sudah ijin undur diri dari jabatan korsek bawaslu dan telah ditarik kembali oleh Bapak Bupati untuk Kembali ke tugas utama sebagai kabid aset dan lansung mendapat perintah untuk mengikuti PKA.” ujar Aldiwan.

Alumni IPDN 2017 ini peserta PKA dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, Aldiwan menunjukkan semangat belajar yang tinggi, kolaboratif, dan aktif dalam diskusi strategis mengenai tantangan dan inovasi birokrasi.

Selain dikenal karena prestasi akademiknya, Aldiwan Haira Putra sebelumnya Meraih Penghargaan Piala Adhighana Top 3 ASN Future Leader dalam ajang Anugerah ASN Nasional tahun 2019, selain prestasi tersebut Alumni Magister Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) juga mendapat penghargaan Peserta Terbaik Pada Paralegal Justice Award Kemenkum HAM Republik Indonesia Tahun 2024 Saat Menjabat Sebagai Lurah Tanjung Kupang Kecamatan Tebing-Tinggi di Kabupaten Empat Lawang dan Berhak Menyandang Gelar Non Paralegal Peacemaker (N.LP).

Pelatihan PKA Angkatan III ini menjadi bukti nyata bahwa generasi muda ASN kini tidak hanya hadir sebagai pelengkap struktur birokrasi, tetapi sebagai aktor perubahan yang membawa semangat baru untuk membangun pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. (RED)