Kategori: Pemerintahan

PAGARALAM – Wali Kota Pagar Alam, H. Ludi Oliansyah, menerima kunjungan kerja dari Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan, Hj. Febrita Lustia Herman Deru, beserta rombongan, di Gedung Balai Pertemuan Kota Pagar Alam pada Kamis (27/8/2026).

Agenda kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka pembinaan teknis, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang tengah berjalan di Kota Pagar Alam.

Dalam sambutannya, Wali Kota Pagar Alam H. Ludi Oliansyah menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian TP PKK Provinsi Sumsel terhadap pembangunan kesejahteraan keluarga di daerah. Menurut Wako, peran PKK sangat vital sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyentuh langsung lapisan masyarakat paling bawah.

“Pemkot Pagar Alam selalu mendukung penuh seluruh program dari TP PKK. Kehadiran Ibu Ketua TP PKK Sumsel beserta rombongan pada hari ini memberikan suntikan motivasi bagi para kader di lapangan untuk terus mengoptimalkan program-program, baik itu penurunan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peningkatan kualitas pendidikan anak,” ucap Wako Ludi.

Sementara itu, Ketua TP PKK Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara TP PKK Provinsi, TP PKK Kota, hingga tingkat dasawisma. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan setiap program tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pagar Alam memiliki banyak potensi yang luar biasa, baik dari segi sumber daya alam maupun keaktifan para kadernya. Untuk itu, Kami berharap melalui pembinaan berkesinambungan ini mampu mengakselerasi penanganan isu-isu prioritas daerah, seperti penguatan ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan UMKM lokal dan pencegahan stunting di Kota Pagar Alam,” ungkap Ketua TP PKK Provinsi.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis dari TP PKK Provinsi Sumsel kepada TP PKK Kota Pagar Alam, dan selanjutnya peninjauan Kantin PKK yang berada di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Pagar Alam Hj. Hera Parianti Ludi, Staf Ahli TP PKK Kota Pagar Alam H. Dedi Suryadi Lagoan, Asisten, Staf Ahli, Seluruh Kepala OPD, Kabag dan Camat di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan Sejumlah Organisasi Wanita di Kota Pagar Alam, serta seluruh pengurus dan kader TP PKK se-Kota Pagar Alam. Keresponden. (Tommy)

PAGARALAM – Pemerintah Kota Pagar Alam secara resmi memulai penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa Bantuan Pangan Beras untuk periode Juli sampai September 2026. Kegiatan tersebut ditandai dengan penyaluran secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pagar Alam Hj. Bertha, di Kantor Camat Dempo Tengah, pada Senin, (24/08/2026).

Dalam sambutannya, Hj. Bertha menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional atas perhatiannya terhadap masyarakat Kota Pagar Alam.

Wakil Walikota menyampaikan bahwa pada tahap ini sebanyak 513,45 ton beras kualitas medium akan mulai disalurkan kepada 17.115 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh kecamatan di Kota Pagar Alam.

Wawako juga berpesan kepada para penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan beras tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pokok keluarga.

“Kami berharap bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar membantu meringankan beban masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga pangan saat ini,” pesannya.

Wawako menambahkan bahwa program CPP bertujuan strategis untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat, menjaga stabilitas harga pangan, serta memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga.

“Pemkot sangat mendukung penuh program ini. Mari kita jaga bersama semangat gotong royong agar Pagar Alam menjadi kota yang tangguh, mandiri, dan berkeadilan sosial,” kata Wawako.

Adapun rincian bantuan CPP per kecamatan adalah; Kecamatan Dempo Selatan sebanyak 2.104 PBP, Kecamatan Dempo Tengah 2.066 PBP, Kecamatan Dempo Utara 2.867 PBP, Kecamatan Pagar Alam Selatan 5.545 PBP, dan Kecamatan Pagar Alam Utara sebanyak 4.533 PBP. (Tom)

PAGARALAM – Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam terus memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Salah satunya dengan menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk pengembangan komoditas bawang putih.

Persiapan lahan tersebut ditinjau langsung Wali Kota Pagar Alam H. Ludi Oliansyah bersama Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro, Sekda, sejumlah kepala OPD, serta kelompok tani di kawasan Perkantoran Pemkot Pagar Alam, Gunung Gare, Minggu (9/8/2026).

Program budidaya bawang putih ini merupakan bagian dari dukungan terhadap misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada dan kemandirian pangan nasional.

Penanaman perdana dijadwalkan berlangsung pada 19 Agustus 2026 secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Kota Pagar Alam menjadi salah satu daerah yang mendapat tugas untuk turut menyukseskan program tersebut.

Wali Kota Pagar Alam H. Ludi Oliansyah mengatakan, pengembangan bawang putih menjadi peluang besar bagi daerah karena kondisi geografis dan ketinggian wilayah Pagar Alam dinilai sangat mendukung untuk budidaya komoditas tersebut.

“Hari ini kita melakukan persiapan untuk penanaman bawang putih yang merupakan bagian dari Asta Cita Bapak Presiden melalui Polri. Tanggal 19 nanti kita akan melakukan penanaman perdana se-Indonesia. Pagar Alam menjadi salah satu daerah yang mendapat tugas untuk mendukung program ketahanan pangan ini,” ujar Ludi.

Menurutnya, selain mendukung ketahanan pangan nasional, program tersebut juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Ludi menyebut, Pagar Alam memiliki keunggulan dari sisi geografis karena berada di wilayah dataran tinggi yang dinilai sesuai dengan karakteristik budidaya bawang putih.

“Bawang putih merupakan kebutuhan yang sangat mendasar di Indonesia. Kita memiliki banyak keuntungan, yang pertama adalah ketinggian. Secara geografis kita sangat cocok untuk menanam bawang putih,” jelasnya.

Dari sisi ekonomi, budidaya bawang putih juga memiliki prospek yang menjanjikan. Dengan pengelolaan dan teknik budidaya yang baik, produktivitas tanaman diharapkan mampu memberikan hasil yang signifikan bagi petani.

“Kalau kita tanam satu hektare dengan modal satu ton bibit, dengan pengelolaan yang baik bisa menghasilkan sekitar 15 ton. Ini merupakan peluang ekonomi yang besar,” ungkap Ludi.

Untuk tahap awal, Pemkot Pagar Alam menargetkan lahan yang disiapkan sedikitnya mencapai 10 hektare. Pengelolaan lahan nantinya akan melibatkan kelompok tani dan masyarakat, sementara Pemkot Pagar Alam bersama jajaran Polres Pagar Alam akan memberikan pembinaan serta pendampingan.

“Minimal lahannya 10 hektare dan yang menggarap dan mengelola adalah petani. Pemerintah Kota bersama Polres Pagar Alam menjadi pembina. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini nantinya menghasilkan yang lebih baik,” pungkasnya.

Program ini diharapkan tidak hanya menjadi langkah konkret mendukung swasembada pangan, tetapi juga menjadi peluang bagi Pagar Alam untuk mengembangkan komoditas hortikultura unggulan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor pertanian. (Tom)

EMPAT LAWANG, seputartv.com – Suasana pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) se-Kabupaten Empat Lawang berubah menjadi lautan semangat ketika ribuan kader, relawan, dan simpatisan meneriakkan nama Joncik Muhammad. Demografi

Dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor DPD PAN Kabupaten Empat Lawang, Sabtu (1/8/2026), teriakan “Joncik Muhammad!” langsung disambut dengan pekikan “Gubernur!” dari para peserta. Yel-yel tersebut berkali-kali menggema dan menjadi perhatian utama sepanjang jalannya acara.

Fenomena itu dinilai sebagai sinyal kuat munculnya dukungan akar rumput PAN agar Joncik Muhammad maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan mendatang.

Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Joncik Muhammad mengenai pencalonannya, antusiasme ribuan kader dan simpatisan menunjukkan besarnya harapan agar Ketua DPW PAN Sumatera Selatan tersebut tampil sebagai salah satu kandidat pada Pilgub Sumsel.

Dukungan tersebut semakin menguat dengan hadirnya jajaran petinggi PAN, di antaranya Ketua DPP PAN Muhammad Rasyid Hatta serta Anggota DPR RI Komisi VI H. Iskandar, yang menghadiri langsung pelantikan pengurus DPC PAN se-Kabupaten Empat Lawang.

Kehadiran para tokoh nasional PAN itu dinilai banyak pihak sebagai bentuk perhatian terhadap penguatan organisasi PAN di Sumatera Selatan. Namun, makna politik terkait dukungan pencalonan tetap belum diumumkan secara resmi oleh partai.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Kabupaten Empat Lawang sekaligus Ketua DPRD Empat Lawang Darli> mengakui besarnya aspirasi kader yang menginginkan Joncik Muhammad maju pada Pilgub Sumatera Selatan.

“Insya Allah beliau akan maju Pilgub mendatang,” kata Darli.

Menurut Darli, dukungan tersebut lahir dari semangat kader, relawan, dan simpatisan PAN yang menginginkan kepemimpinan Joncik Muhammad membawa perubahan yang lebih luas bagi Sumatera Selatan (Red).

PAGARALAM, seputartv.com – Pemerintah Kota Pagar Alam mempercepat proses revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna mengatasi berbagai kendala pembangunan yang selama ini terbentur aturan pemanfaatan ruang.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Kota Pagar Alam dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pagar Alam yang digelar di Gedung DPRD, Senin (20/07/2026).

Dalam rapat tersebut, kedua pihak membahas kebutuhan revisi RTRW yang dinilai sudah tidak lagi sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan pembangunan, investasi, serta perubahan pola ekonomi di Kota Pagar Alam.

Wali Kota Pagar Alam, H. Ludi Oliansyah, menegaskan bahwa penataan ulang kebijakan pemanfaatan ruang merupakan kebutuhan mendesak agar arah pembangunan daerah ke depan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Menurutnya, sejumlah program pembangunan pemerintah maupun aktivitas masyarakat masih menghadapi hambatan akibat keterbatasan regulasi tata ruang yang berlaku saat ini.

“Melalui koordinasi dengan Bapemperda ini kami berharap mendapatkan masukan serta solusi terkait hal-hal yang perlu segera dirumuskan bersama, terutama berkaitan dengan penyusunan usulan revisi Perda RTRW,” ujar Ludi.

Ia menambahkan, revisi RTRW menjadi instrumen penting untuk mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengabaikan aspek lingkungan maupun kepastian hukum.

“Perda RTRW ini sangat penting agar arah pembangunan Kota Pagar Alam, baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat, lebih terarah, efektif, tidak merugikan lingkungan, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Menanggapi maraknya alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi kawasan kapling, Ludi mengakui pemerintah belum dapat mengambil langkah tegas karena revisi RTRW masih dalam proses.

Menurutnya, pemerintah belum memiliki payung hukum yang kuat untuk menetapkan larangan terhadap pemanfaatan lahan tertentu.

“Kita belum bisa mengatakan bahwa ini tidak boleh atau itu tidak boleh, karena kita berurusan langsung dengan hak masyarakat. Namun informasi mengenai alih fungsi lahan ini menjadi masukan penting bagi Pemerintah Kota Pagar Alam. Yang perlu segera kita selesaikan adalah RTRW sebagai dasar kebijakan,” katanya.

Ludi juga mengungkapkan bahwa proses penyelesaian RTRW telah berlangsung sejak kepemimpinan sebelumnya dan hingga kini masih terus diupayakan.

“Sudah lebih dari satu tahun kami fokus menyelesaikan RTRW agar segera tuntas sehingga Pemerintah Kota Pagar Alam memiliki arah kebijakan yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kota Pagar Alam, Dedi Stanza, menyatakan DPRD menyambut baik usulan revisi tersebut. Menurutnya, RTRW merupakan dokumen strategis yang menjadi acuan utama dalam pengelolaan ruang dan pembangunan daerah.

“Tujuan rapat ini adalah membahas secara rinci cakupan dan tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Pagar Alam,” ujarnya.

Dedi menegaskan, Bapemperda sepakat mendorong pembahasan revisi RTRW agar segera masuk dalam agenda legislasi DPRD.

“Kami dari Bapemperda sepakat dan akan merekomendasikan kepada pimpinan DPRD untuk membahas lebih lanjut dukungan terhadap rancangan tata kelola wilayah atau RTRW. Kami juga akan memberikan berbagai masukan dan saran kepada Pemerintah Kota Pagar Alam,” pungkasnya.

Revisi RTRW diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mengarahkan pembangunan Kota Pagar Alam, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta kepastian hukum bagi masyarakat dan investor. (Tom)