Kategori: Hukum

PALI, seputartv.com – Di tengah ramainya kabar penangkapan Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, nama Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten PALI, Dr. Aryansyah, ikut terseret dalam pemberitaan yang beredar di sejumlah media online.

Namun, Aryansyah dengan tegas membantah informasi yang menyebut dirinya turut diamankan oleh Kejati Sumsel terkait kasus dugaan suap fee proyek yang kini menyeret nama Wakil Bupati PALI tersebut.

Saat pada Rabu (3/6/2026), Aryansyah mengaku memang sedang berada di Kota Palembang. Akan tetapi, ia memastikan keberadaannya di ibu kota Provinsi Sumsel itu tidak ada kaitannya dengan proses hukum yang tengah berlangsung.

“Informasi berinisial A itu bukan saya. Memang saya sedang berada di Palembang karena ada kegiatan. Saya pastikan bukan saya yang diamankan,” tegas Aryansyah melalui sambungan telepon.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab spekulasi yang berkembang setelah muncul kabar bahwa selain Wakil Bupati PALI, terdapat seorang pejabat daerah berinisial A yang turut diamankan oleh penyidik Kejati Sumsel. (Red)

PALEMBANG, seputartv.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menetapkan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Iwan Tuaji (IT), dan seorang aparatur sipil negara (ASN) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Alhefy Kurniawan berinisial AK alias L sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan/atau suap terkait pengurusan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI.

Selain menetapkan dua tersangka, tim penyidik Kejati Sumsel juga menyita uang tunai sebesar Rp437 juta yang ditemukan saat melakukan penggeledahan di rumah dinas Wakil Bupati PALI.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dr. Ketut Sumedana, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang cukup dalam perkara dugaan gratifikasi dan suap yang melibatkan oknum PNS dalam pengurusan proyek di Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2024.

“Tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang cukup sehingga menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara ini,” kata Ketut Sumedana, Selasa (3/6/2026).

Dua tersangka yang ditetapkan yakni IT selaku Wakil Bupati PALI periode 2024-2029 dan AK alias L yang merupakan ASN pada Bapenda Provinsi Sumatera Selatan.

Kedua tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang, terhitung sejak 3 Juni hingga 22 Juni 2026.

Berdasarkan hasil penyidikan, kasus ini bermula pada 2 Desember 2024 ketika tersangka AK mempertemukan seorang kontraktor berinisial H dengan IT yang saat itu masih berstatus calon Wakil Bupati PALI.

Dalam pertemuan di kediaman IT, diduga terjadi pembicaraan mengenai pengurusan proyek pekerjaan timbunan agregat dan drainase di lingkungan Pemkab PALI dengan nilai sekitar Rp10 miliar.

Untuk memperoleh proyek tersebut, H diduga diminta menyerahkan uang komitmen sebesar Rp1 miliar.

Setelah serangkaian komunikasi dan pertemuan, H kemudian menyerahkan uang secara bertahap dengan total Rp872,5 juta.

Penyerahan pertama sebesar Rp437 juta dilakukan secara tunai kepada AK di kediaman H di Jalan Inspektur Marzuki, Palembang.

Selanjutnya, penyerahan kedua sebesar Rp435,5 juta ditransfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama J yang diketahui merupakan ajudan IT. Transfer dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp261 juta dan Rp174,5 juta pada periode 24 hingga 31 Desember 2024.

Dalam perkembangan penyidikan, diketahui terdapat pengembalian uang sebesar Rp436,25 juta yang selanjutnya akan disita oleh penyidik sebagai barang bukti.

Penyidik menduga AK berperan sebagai pihak yang mempertemukan para pihak, menghubungkan komunikasi, sekaligus menerima uang dari H terkait pengurusan proyek tersebut.

Sementara itu, IT diduga berperan menawarkan proyek, meminta uang komitmen, serta menerima atau mengetahui penerimaan uang tersebut melalui perantara maupun rekening pihak lain.

Dalam rangkaian penyidikan, tim Kejati Sumsel juga melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Wakil Bupati PALI berdasarkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan yang diterbitkan pada 2 Juni 2026.

Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita satu barang bukti elektronik dan satu buku catatan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Selain itu, sejumlah uang tunai sebesar Rp437 juta turut diamankan dari lokasi penggeledahan.

Kejati Sumsel menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana, penggunaan rekening pihak lain, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut.

“Kami masih mendalami aliran dana, penggunaan rekening pihak lain, barang bukti yang telah diamankan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat,” ujar Ketut Sumedana.

Kejati Sumsel menegaskan seluruh proses penyidikan dilakukan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Don)

EMPAT LAWANG, seputartv.com – Satlantas Polres Empat Lawang dalam waktu dekat akan segera menggelar Operasi Patuh Musi 2026, Operasi ini akan dilaksanakan mulai tanggal 08 hingga 20 Juni 2026 mendatang.

Demi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, Kapolres Empat Lawang AKBP Abdul Aziz Septiadi melalui Kasat Lantas Polres Empat Lawang AKP Kukuh Fefriyanto mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan agar melengkapi surat-surat kendaraan, gunakan helm SNI, kenakan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, serta utamakan keselamatan dalam berkendara.

“Operasi ini bukan hanya sekedar melakukan penindakan terhadap pengendara, tetapi bertujuan membuka kesadaran bagi pengguna jalan untuk sama – sama menjaga ketertiban, kenyamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas,” Ungkap AKP Kukuh Fefriyanto kepada seputartv.com pada Rabu (03/06/2026).

Ditambahkannya, bagi pengendara yang tertib tentunya akan merasa aman dan nyaman di perjalanan. Sementara, bagi yang melanggar lalu lintas dikhawatirkan dapat membahayakan baik diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

“Untuk itu, marilah bersama kita budayakan tertib berlalu lintas demi keselamatan kita bersama,” tutupnya. (Red)

PALI, seputartv.com – Wakil Bupati PALI inisial IT dan seorang kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diamankan oleh tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Keduanya diduga terkait dugaan kasus suap fee proyek yang saat ini tengah dikembangkan oleh penyidik.

Setelah diamankan, keduanya langsung dibawa menuju Kantor Kejati Sumsel di Palembang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap fee proyek.

Dari data yang didapat, pengamanan terhadap kedua pejabat tersebut dilakukan pada hari yang sama. Tim Kejati Sumsel bergerak di lokasi berbeda untuk mengamankan pihak-pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam perkara tersebut.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Ketut Sumedana, membenarkan adanya pengamanan terhadap kedua pejabat tersebut. Menurutnya, saat ini keduanya masih dalam perjalanan menuju Kejati Sumsel untuk diperiksa oleh tim penyidik.

“Iya, benar ada pengamanan terhadap dua orang tersebut. Saat ini yang bersangkutan sedang dalam perjalanan menuju Kejati Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Ketut Sumedana kepada Tim seputartv.com, Rabu (3/6/2026).

Ketut menjelaskan, pengamanan dilakukan terkait dugaan kasus suap fee proyek yang tengah ditangani Kejati Sumsel. Namun, pihaknya belum dapat merinci proyek apa yang menjadi objek perkara karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

“Kami masih melakukan pendalaman. Dugaan sementara terkait suap fee proyek. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut setelah pemeriksaan selesai dilakukan,”ungkapanya.(Red)

PAGARALAM, seputartv.com – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Pagar Alam melakukan penggeledahan di Kantor Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam pada Selasa (02/06/2026).

Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tahun 2024. Tindakan ini merupakan tindak lanjut setelah perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-473/L.6.18/Fd.2/06/2026 tanggal 2 Juni 2026.

Tim penyidik melakukan penggeledahan untuk mencari dan mengamankan berbagai dokumen serta barang bukti yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran KUR Mikro Tahun 2024.

Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam melalui Tim Penyidik Pidsus menegaskan bahwa langkah penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum guna mengungkap fakta dan mengumpulkan alat bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Penggeledahan tersebut juga menjadi bentuk komitmen kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program yang bersumber dari dana negara.

Hingga saat ini, penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut dan belum menyampaikan adanya penetapan tersangka. Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan sesuai dengan hasil penyidikan yang sedang berlangsung.

Kejaksaan Negeri Pagar Alam menegaskan akan menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Tom)