Kategori: Politik

‎EMPAT LAWANG, seputartv.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan kembali melaksanakan kegiatan reses Tahap II Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
‎
‎Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan VII yang meliputi Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagaralam, M. Oktafiansyah.
‎
‎Pada kesempatan kali ini, M. Oktafiansyah menggelar reses di Kelurahan Kelumpang Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Rabu (08/07/2026). Kegiatan berlangsung dengan penuh antusias dan dihadiri ratusan masyarakat.
‎
‎Warga yang hadir berasal dari Kelurahan Kelumpang Jaya dan Kelurahan Tanjung Makmur. Mereka tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan dan memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi, kebutuhan, serta harapan kepada wakil rakyat di tingkat provinsi.
‎
‎Reses ini menjadi wadah komunikasi antara masyarakat dengan anggota legislatif guna menampung berbagai usulan pembangunan dan persoalan yang dihadapi warga di daerah.
‎
‎Aspirasi yang disampaikan masyarakat nantinya akan menjadi bahan pembahasan dan diperjuangkan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kewenangan dan skala prioritas pembangunan daerah.
‎
‎Kehadiran M. Oktafiansyah di tengah masyarakat diharapkan dapat memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituen serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Empat Lawang. (ADV)

PALEMBANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Selatan menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Sabtu 27 Juni 2026. Forum ini menjadi titik awal konsolidasi partai dalam menyusun strategi politik lima tahun ke depan, termasuk menyiapkan mesin partai menghadapi Pemilu 2029.

Rakerwil dipimpin Ketua DPW PAN Sumsel H. Joncik Muhammad dan dihadiri Ketua DPP PAN Rasyid Rajasa, jajaran pengurus DPW, DPD kabupaten/kota, serta para kader PAN dari berbagai daerah di Sumatera Selatan.

Ketua DPW PAN Sumsel H. Joncik Muhammad mengatakan, Rakerwil menghasilkan sejumlah keputusan strategis, mulai dari penguatan organisasi hingga penyusunan langkah pemenangan partai di seluruh daerah.

“Rakerwil ini membahas strategi kemenangan PAN. Partai harus siap dari sekarang. Ada kebijakan dari DPP yang akan dijalankan hingga ke tingkat bawah agar elektabilitas PAN semakin meningkat,” kata Joncik.

Sebagai tindak lanjut, seluruh DPD PAN di Sumsel akan segera menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Pelaksanaannya dibagi menjadi dua wilayah. Pada pekan pertama, Rakerda digelar di wilayah Sumsel I yang meliputi Kota Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Lubuklinggau. Sementara wilayah Sumsel II dijadwalkan pada pekan ketiga hingga keempat, mencakup Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Prabumulih, PALI, Muara Enim, OKU Raya, Lahat, Pagar Alam, dan Empat Lawang.

Joncik menegaskan, PAN menargetkan menjadi tiga besar di Sumatera Selatan pada Pemilu 2029 dengan raihan minimal 10 kursi DPRD Provinsi serta memiliki wakil di setiap daerah pemilihan.

Selain itu, PAN juga mulai mempersiapkan kader terbaik untuk menghadapi kontestasi politik mendatang, termasuk mendorong Rasyid Rajasa maju sebagai calon legislatif DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumsel I.

Untuk Pilkada mendatang, Joncik menyatakan kesiapan apabila mendapat mandat dari partai untuk maju sebagai calon Gubernur Sumatera Selatan.

“Insyaallah, jika itu menjadi perintah Ketua Umum dan keputusan partai, kami siap maju untuk Sumatera Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP PAN Rasyid Rajasa mengapresiasi jalannya Rakerwil I PAN Sumsel yang dinilai berhasil menyusun arah kerja politik partai secara terukur.

“Rakerwil ini menetapkan kerja-kerja politik PAN Sumatera Selatan untuk lima tahun ke depan, termasuk target-target politik, persiapan musyawarah daerah, hingga penetapan langkah menghadapi Pemilu,” kata Rasyid.

Ia juga memastikan akan maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil Sumsel I. Menurutnya, konsolidasi politik telah mulai dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat dan membangun jaringan relawan.

“Saya sudah mulai rutin berkeliling ke daerah-daerah, khususnya Kota Palembang, sekaligus membangun dan memperkuat jaringan relawan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu,” tutupnya.

PAGARALAM, seputartv.com – Terkait penunjukan Ketua DPC PKB Kota Pagaralam Ludi Oliansyah oleh Pengurus Pusat PKB, beberapa Ketua DPAC PKB Kota Pagaralam angkat bicara.

Menurut beberapa Kader militan PKB ini, apa yang menjadi Keputusan dalam penunjukan tersebut dianggap kurang relevan dalam mekanisme atau aturan partai yang selama ini lazim dijalankan.

“Selama ini, untuk menetapkan seorang ketua DPC diadakan terlebih dahulu rapat musyawarah ditingkat DPC dengan mendengarkan pendapat dan kesepakatan disetiap DPAC. Atas hasil musyawarah tersebut nama – nama yang dimaksud diajukan ke tingkat lebih tinggi yakni DPW dan DPP, artinya kita sebagai kader sekaligus pengurus anak cabang suaranya dihargai dan didengar bukan malah sebaliknya,” terang M.Sa’an selaku Ketua DPAC Dempo Tengah PKB Kota Pagaralam kepada media ini pada Sabtu (20/06/2026).

M.Sa’an menilai, keputusan penunjukan yang dilakukan oleh partai saat ini terkesan sarat dengan kepentingan. 

“KIta salahsatu kader diantara kader yang lainnya, telah berjuang dan bekerja secara maksimal untuk membesarkan partai di Pagaralam termasuk keberhasilan kita bersama DPC dan segenap kader untuk memperoleh sebanyak mungkin kursi di DPRD Pagaralam dan terbukti pada kepengurusan sebelumnya kita memperoleh tiga kursi,” ungkap M.Sa’an merasa kecewa.

Dirinya pun merasa kecewa dengan kondisi yang terjadi di tubuh kepengurusan DPC PKB Kota Pagaralam saat ini, dimana kader-kader militan dan potensial nyaris sebagian besar tersingkirkan oleh orang-orang yang baru bergabung di partai ini khususnya di kepengurusan DPC PKB Kota Pagaram saat ini.

“Saya meminta pihak partai melakukan evaluasi ulang dan menyeluruh atas keputusan penujukan yang telah dibuat oleh pihak partai dimana menunjuk sdr. Ludi Oliansyah sebagai ketua DPC PKB Kota Pagaralam beserta jajarannya yang saya anggap telah mengangkangi aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB, ” imbuh M.Sa’an. (Red)

PAGARALAM, seputartv.com – Kisruh ditubuh kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Pagaralam kian meruncing, dimana sebagian besar Kader dan Pengurus Partai ramai – ramai mengancam akan  mengundurkan diri baik sebagai pengurus maupun sebagai kader.

Rencana pengunduruan diri ini diduga akibat adanya penunjukan langsung Ketua DPC PKB Kota Pagaralam Ludi Oliansyah oleh pihak DPP PKB Pusat beberapa waktu yang lalu, dimana menurut beberapa kader yang akan mengundurkan diri pihaknya merasa keberatan atas penunjukan tersebut dan dianggap telah melanggar aturan dan mekanisme Kepartaian serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.

Atas kekecewaan tersebut, beberapa pengurus dan kader PKB Kota Pagaralam menyatakan sikap dalam waktu dekat akan mengundurkan diri sebagai wujud protes kepada Partai yang dinilai tidak mendengarkan suara dan hak kalangan akar rumput terhadap penunjukan Ketua DPC PKB Kota Pagaralam yang baru.

Diketahui, beberapa orang pengurus dan kader partai PKB Kota Pagaralam yang akan mengundurkan diri diantaranya, Sekretaris DPC Kota Pagaralam Chandra Jaya, Ketua DPAC Dempo Tengah M.Sa’an, Ketua DPAC Dempo Selatan Darul Qutni dan beberapa kader PKB Kota Pagaralam lainnya.

“Kami akan mengundurkan diri karena penunjukan Ketua DPC PKB yang baru Ludi Oliansyah (Red) tidak berdasarkan hasil musyawarah cabang melainkan penunjukan oleh pihak partai, hal ini sangat bertentangan dengan AD/ART PKB dan mekanisme partai. Seharusnya untuk menentukan siapa yang menjadi kandidat ketua DPC, aturan yang ditempuh yaitu melakukan rapat musyawarah cabang dan hasilnya disetujui baik melalui tahapan voting maupun aklamasi selanjutnya nama-nama tersebut diajukan ke tingkat DPW dan DPP,” ungkap Chandra Jaya kepada media ini saat di wawancarai pada Senin (15/06/2026).

Menurut Chandra, ia dan beberapa Ketua DPAC mempertanyakan sikap partai terhadap keputusan pengangkatan ketua DPC PKB Kota Pagaralam saat ini yang mereka anggap tidak sejalan dengan AD/ART PKB.

Hal senada juga dilontarkan oleh Ketua DPAC Dempo Tengah M.Sa’an, menurutnya seharusnya untuk menjadikan seorang ketua DPC mesti mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya mengutamakan kader yang telah bekerja keras membesarkan PKB di Kota Pagaralam selama ini.

“Kita tidak menghalangi siapa pun untuk menjadi ketua DPC PKB Kota Pagaralam asalkan mereka merupakan kader terbaik yang track record nya selama ini memang betul-betul terlihat dan nyata kerjanya, bukan kader yang baru bergabung lantas bisa menempati posisi yang mestinya diisi oleh kader terbaik yang selama ini berjuang keras untuk membesarkan PKB di Pagaralam,” terang M.Sa,an.

Sementara itu, Darul Qutni selaku Ketua DPAC Dempo Selatan mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan partai yang telah menunjuk Ketua DPC PKB Kota Pagaralam baru yang dinilainya tidak sejalan dengan aturan partai selama ini.

“Saya dan beberapa kader PKB lainnya merasa kecewa atas penunjukan Ketua DPC yang baru, dimana aturan partai dan AD/ART terkesan dilanggar. Atas penunjukan tersebut saya dan rekan-rekan menyatakan sikap akan  mengundurkan diri dari partai yang selama ini kami perjuangkan dan kami besarkan secara bersama-sama dengan seluruh kader dan simpatisan PKB jika keputusan partai atas penunjukan tersebut tidak dianulir.

Darul Qutni menambahkan, seharusnya partai mempertimbangkan dan melihat kinerja para pengurus sebelumnya yang telah bersusah payah dan bekerja keras menempatkan tiga kursi bagi kadernya yang duduk di DPRD Kota Pagaralam saat ini.

Terhadap keputusan tersebut akhirnya beberapa Ketua DPAC dan Sekretaris DPC PKB Kota Pagaralam bersuara bulat dan menyatakan sikap keberatan dan berharap sikap DPP PKB untuk melakukan evaluasi ulang terhadap keputusan penunjukan Ketua DPC PKB Kota Pagaralam saat ini. (Red)

PALEMBANG, seputartv.com – DPW Partai NasDem Sumatera Selatan menyatakan sikap tegas menyusul penetapan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Iwan Tuaji (IT), sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan.

Sikap tersebut disampaikan Sekretaris DPW Partai NasDem Sumsel, H Nopianto, saat dikonfirmasi. 

Dalam keterangannya, Nopianto mengaku prihatin dan kecewa atas peristiwa yang menimpa salah satu kader Partai NasDem tersebut.

“Kami dari DPW Partai NasDem Sumatera Selatan merasa prihatin dan kecewa atas peristiwa yang terjadi terkait terjaringnya saudara Iwan Tuaji dalam operasi penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan,” ujarnya.

Menurut Nopianto, Partai NasDem menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung Kejati Sumsel untuk mengungkap perkara tersebut secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Partai NasDem Sumatera Selatan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk membuka persoalan ini secara terang benderang sesuai aturan yang berlaku dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen partai terhadap pemberantasan korupsi, lanjut Nopianto, DPW NasDem Sumsel akan segera mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem agar memberhentikan Iwan Tuaji dari seluruh jabatan kepartaian maupun statusnya sebagai kader.

“Kami akan segera mengusulkan kepada DPP Partai NasDem untuk menerbitkan surat pemecatan saudara Iwan Tuaji, baik sebagai pengurus partai di Kabupaten PALI, anggota Dewan Pertimbangan DPD Partai NasDem Kabupaten PALI, maupun sebagai kader Partai NasDem,” tegasnya.

Ia menambahkan, partainya juga tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada Iwan Tuaji dalam perkara yang sedang dihadapinya.

“Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Partai NasDem tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada saudara Iwan Tuaji,” ungkapnya.

Nopianto menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen kelembagaan Partai NasDem dalam mendukung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

“Sikap tegas ini merupakan komitmen Partai NasDem untuk mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh calon kepala daerah yang diusung Partai NasDem pada Pilkada sebelumnya telah menandatangani pakta integritas, termasuk Iwan Tuaji.

“Salah satu poin dalam pakta integritas yang ditandatangani saudara Iwan Tuaji adalah tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, tidak melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau korupsi, serta tidak melakukan perbuatan tercela,” jelas Nopianto.

Menurutnya, sebagai kader partai, Iwan Tuaji memiliki kewajiban menjalankan seluruh komitmen yang telah disepakati saat proses pencalonan.

“Karena pakta integritas itu telah ditandatangani, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan seluruh poin yang tercantum di dalamnya,” katanya.

Atas dasar itu, DPW Partai NasDem Sumatera Selatan menilai tindakan yang diduga dilakukan Iwan Tuaji tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar komitmen moral yang telah disepakati bersama partai.

“Apa yang dilakukan tentu bertentangan dengan hukum dan melanggar pakta integritas yang telah ditandatangani. Sebagai kader kami, tentu kami sangat menyesalkan hal tersebut terjadi,” tutupnya. (Don)