Kategori: Pemerintahan

SEPUTARTV.COM, EMPAT LAWANG – Bupati Empat Lawang memimpin langsung audiensi bersama BPJS Ketenagakerjaan di ruang rapat Bupati Kabupaten Empat Lawang, Kamis (16/10/2025). Pertemuan tersebut membahas sinergi program jaminan sosial tenaga kerja bagi aparatur, pekerja non-ASN, dan masyarakat umum di wilayah Empat Lawang.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata, terutama melalui penyaluran santunan dan beasiswa kepada keluarga anggota Satpol PP Empat Lawang yang meninggal dunia saat menjalankan tugas.

“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian BPJS Ketenagakerjaan. Santunan dan beasiswa yang diberikan merupakan bukti nyata manfaat program ini bagi keluarga yang ditinggalkan,” ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung keberlangsungan program jaminan sosial, termasuk menjaga konsistensi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi ASN di lingkungan Pemkab Empat Lawang.

“Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berkomitmen memastikan seluruh ASN, tenaga honorer, dan pekerja nonformal terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memperluas cakupan peserta, baik di sektor formal maupun informal, serta meningkatkan pelayanan agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami ingin masyarakat semakin merasakan manfaat nyata dari program jaminan sosial tenaga kerja ini, bukan hanya saat musibah terjadi, tetapi juga dalam menjaga kesejahteraan jangka panjang,” ujar perwakilan BPJS.

Audiensi ini turut dihadiri oleh Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan perwakilan Satpol PP Kabupaten Empat Lawang. Dalam forum tersebut, seluruh pihak sepakat untuk memperkuat kolaborasi dalam memberikan perlindungan kerja yang lebih menyeluruh bagi masyarakat Empat Lawang.(RED)

PAGARALAM, – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Pagar Alam terus geber revisi Perda No 17 tentang Rencana Tata Ruang dan Willayah (RTRW) Pagar Alam yang saat ini mengikuti petunjuk baru dari pusat (kementrian).

“Yang saat ini, revisi tata ruang wilayah Pagar Alam masih dilakukan pembahasan melibatkan sejumlah OPD dan stageholder terkait, ujar Plt Kepala Dinas PUTR Pagar Alam Deni Novi Herly ST MT melalui Kabid Tata Ruang Titi Merianti ST kepada, Rabu (15/10/2025).

Belum lama ini, terkait progres revisi masih menyesuaikan dengan petunjuk surat Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait alih fungsi lahan pertanian hingga lahan perkebunan.

“Jadi, penyusunan revisi Perda RTRW harus melaksanakan identifikasi lahan baku sawah (LBS) dan non LBS untuk lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan,” katanya.

Revisi Perda RTRW ini, pihak Pemerintah Kota Pagar Alam tetap mensinergikan petunjuk kementrian dalam hal mendukung ketahanan pangan nasional. Karena, kondisi dilapangan memang ada sejumlah lokasi yang sebelumnya merupakan lahan pertanian sebagian beralih fungsi, sehingga lahan ini harus didata.

Ini dilakukan senagai bentuk perlindungan, pemerintah telah menetapkan sistem Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Jika lahan ini hendak dialihfungsikan, maka wajib diganti dengan lahan lain yang memiliki kualitas dan produktivitas setara.

Lanjut Titi Merianti, pengendalian penggunaan lahan dalam menghadapi kebutuhan pembangunan nasional penting dilakukan dan harus diselaraskan ke daerah. Seperti program swasembada pangan, hilirisasi energi, dan penyediaan rumah murah.

“Tanpa pengaturan dan penataan ruang dan wilayah yang cermat, dikhawatirkan justru menghambat rencana program pembangunan kedepan,” katanya.

Semisal, wilayah yang merupakan Lahan Baku Sawah (LBS), lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung, kawasan yang mengantongi HGU, kawasan perkantoran, hingga daerah alisan sungai.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam menyatakan komitmennya untuk bersinergi dalam mendukung kebijakan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan, serta sejalan dengan arah pembangunan nasional maupun daerah.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Walikota Pagar Alam Ludi Oliansyah saat menghadiri rapat koordinasi Pertanahan dan Tata Ruang yang diselenggarakan di Ruang VIP Sriwijaya 2, Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang belum lama ini.

Rakor tersebut, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, didampingi oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru.

Walikota Pagar Alam Ludi Oliansyah mengatakan bahwa penataan ruang menjadi aspek krusial dalam mewujudkan pembangunan yang merata, tertata, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

“Kami di Pemerintah Kota Pagar Alam siap bersinergi dan mendukung kebijakan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan arah pembangunan nasional maupun daerah,” ujar Kak Ludi.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar rencana tata ruang dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, tanpa mengabaikan visi pembangunan jangka panjang.

Lebih lanjut, Ludi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proses penataan ruang, termasuk melibatkan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha, guna menciptakan tata ruang yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Keresponden.(RTA)

SEPUTARTV.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Empat Lawang menggelar Rapat Paripurna ke-1 Masa Sidang Pertama Tahun 2025 dalam rangka pengambilan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD sisa masa jabatan tahun 2024–2029, Senin (13/10/2025).

Dalam rapat tersebut, Sulaila, calon legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Empat Lawang, resmi dilantik sebagai PAW anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Ia menggantikan almarhum Saukani, yang meninggal dunia pada Juli lalu.

Pantauan dari tim Seputartv.Com, Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Empat Lawang Darli di ruang sidang utama DPRD Empat Lawang, dengan dihadiri Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, Wakil Bupati Arifai, unsur Forkopimda, seluruh anggota DPRD, para kepala OPD, serta jajaran pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Empat Lawang Darli menyampaikan ucapan selamat dan harapan kepada anggota baru tersebut.

“Selamat bergabung kepada Ibu Sulaila. Semoga dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan memperkuat kinerja DPRD dalam menjalankan amanah rakyat,” ujar Darli.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang pengesahan dan pengangkatan PAW anggota DPRD Empat Lawang sisa masa jabatan 2024–2029. Sesuai ketentuan, setiap anggota DPRD yang baru diangkat wajib mengucapkan sumpah/janji jabatan sebelum resmi menjalankan tugasnya.

Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad turut menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas pelantikan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, kami mengucapkan selamat kepada Ibu Sulaila. Semoga dapat bekerja dengan semangat kebersamaan dan melanjutkan perjuangan almarhum Bapak Saukani demi kepentingan masyarakat Empat Lawang,” kata Joncik.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Empat Lawang sekaligus Wakil Bupati, Arifai, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan sejumlah nama kader PDIP yang berpotensi menggantikan posisi Wakil Ketua I DPRD Empat Lawang yang sebelumnya dijabat oleh almarhum Saukani.

“Kami sudah mengajukan beberapa nama kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD ke DPP untuk dipertimbangkan,” jelas Arifai.

Adapun nama-nama kader PDIP Empat Lawang tersebut di antaranya Siswo Pranoto, Rudi Hartono, Hendri, Medi Antoni, Andi Rian, Isnaini Kasmir, serta Sulaila.

Dengan dilantiknya Sulaila sebagai PAW anggota DPRD Empat Lawang, keanggotaan dewan kini kembali lengkap. Diharapkan, DPRD bersama pemerintah daerah dapat terus bersinergi dalam mewujudkan pembangunan menuju Empat Lawang MADANI.(RJF)

EMPAT LAWANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin memimpin rapat persiapan Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA KTNA) ke-XVI Tahun 2025 yang akan digelar di wilayah Taman Pulo Mas. Rapat ini diadakan di ruang rapat Wakil Bupati Empat Lawang pada rabu, (8/10/2025).

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan OPD terkait, dan sejumlah perusahaan swasta itu membahas berbagai aspek teknis penyelenggaraan, termasuk kesiapan lokasi utama yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Sekda Fauzan menegaskan pentingnya penyelesaian seluruh persiapan secara tepat waktu, mengingat kegiatan ini merupakan agenda besar tingkat provinsi yang dipercayakan kepada Kabupaten Empat Lawang sebagai tuan rumah.

“Ini kegiatan akbar, kegiatan provinsi yang akan di adakan di kabupaten kita, Empat lawang.

Jadi mari kita sukseskan bersama. Segala bentuk persiapannya harus kita selesaikan tepat waktu,” tegas Sekda Fauzan.

Proyek pembangunan Taman Pulo Mas ini di harapkan akan rampung pada akhir bulan oktober tahun 2025.

Pemerintah daerah juga bersinergi dengan sejumlah perusahaan swasta di Kabupaten Empat Lawang dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana kegiatan, seperti gapura selamat datang, taman dan jembatan Pulo Mas, gazebo, serta pembuatan merchandise dan souvenir resmi PEDA KTNA.

Beberapa produk lokal khas Empat Lawang seperti kopi, kaos, boneka maskot, dan tumbler bertema PEDA KTNA juga akan ditampilkan sebagai bagian dari promosi potensi daerah.

PLT Kepala Bappeda, Eka Agustina, menyampaikan bahwa pembangunan kawasan Taman Pulo Mas bukan hanya untuk kepentingan acara semata, tetapi juga diharapkan menjadi ikon baru bagi kota Tebing Tinggi, sekaligus ruang publik yang representatif bagi masyarakat.

“Taman Pulo Mas ini diharapkan akan menjadi wajah baru dari kota empat lawang,” ujar Eka Agustina.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat, PEDA KTNA XVI Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi ajang promosi potensi daerah sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam membangun sektor pertanian dan perikanan yang maju dan berdaya saing.(RJF)

EMPAT LAWANG – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang kembali menorehkan langkah penting bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Kamis (02/10/2025), Bupati Empat Lawang H. Joncik Muhammad bersama BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Linggau resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pengaktifan kembali layanan BPJS di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.

MoU ini menandai kebangkitan kerja sama setelah sebelumnya Pemkab Empat Lawang sempat diputus kontrak akibat menunggak Rp 30 miliar. Namun di bawah kepemimpinan Bupati Joncik Muhammad dan Wakil Bupati Arifai, SH, pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dengan mencicil Rp20 miliar dari total tunggakan.

Bupati Joncik menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk nyata dari janji politik yang sudah ia sampaikan jauh hari sebelum Pilkada 2025.

“Alhamdulillah, MoU hari ini kita tandatangani. Saya sudah janji, tunggakan BPJS akan kita lunasi. Saya sempat berharap 1 Oktober layanan langsung aktif, tetapi sesuai aturan baru bisa dimulai 1 November. Saya mohon maaf, yang jelas MoU sudah kita jalani dan Insya Allah pelayanan segera berjalan,” kata Bupati Joncik.

Bupati juga tidak menutupinya bahwa dirinya sempat bereaksi keras saat proses MoU berlangsung. “Tadi tensi saya naik, itu wajar. Kalau hak rakyat Empat Lawang terancam, saya pasti marah. Itu tanda saya cinta pada masyarakat,” tegasnya.

Langkah berani lainnya, Pemkab Empat Lawang juga mengambil kebijakan strategis dengan mengalihkan anggaran mobil dinas kepala daerah untuk membayar tunggakan BPJS. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa kepentingan masyarakat ditempatkan jauh di atas kepentingan pribadi pejabat.

Pihak BPJS Kesehatan Lubuk Linggau sendiri menyatakan, saat ini hanya tinggal menunggu data peserta dari Dinas Kesehatan Empat Lawang. Begitu data selesai diverifikasi, maka per 1 November 2025 kepesertaan akan otomatis aktif kembali.

Acara penandatanganan MoU ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Wakil Bupati Arifai, SH, Ketua DPRD Darli, SH, Kepala BPKAD Iwan Mike, Direktur RSUD Empat Lawang Devy Andriyanti, Plt Asisten I Budi Sumitro, serta Kepala Dinas Kesehatan Dery.

Penandatanganan MoU ini sekaligus mengukuhkan kepemimpinan Joncik Muhammad dan Arifai sebagai pasangan kepala daerah yang berani mengambil keputusan penting demi kepentingan rakyat. Dengan pengaktifan kembali BPJS Kesehatan, Pemkab Empat Lawang membuktikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga menjamin hak dasar masyarakat dalam bidang kesehatan.

Keputusan Bupati dan Wakil Bupati yang rela mengorbankan fasilitas dinas demi kesehatan rakyat patut diapresiasi sebagai wujud nyata kepemimpinan yang pro-rakyat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(RDP)