Kategori: Pemerintahan

SEPUTARTV.COM, EMPAT LAWANG – Bertempat dikantor Dinas Ketahanan Pangan Empat Lawang Noperman Subhi yang pernah menjadi camat Pasemah Air Keruh dan Tebing Tinggi melakukan Lauching Inovasi Bapang Elma Bang Tapa Bank Pangan Empat Lawang Madani Membangun Pemantapan Pangan.

Dalam wawancara, Noperman Subhi mengambarkan bahwa Bapang Elma merupakan perbankan pangan milik ketahanan pangan Empat Lawang. Bapang Elma diharapkan dapat menjadi model pengembangan kios pangan yang sebatas menjual produk pangan, sementara Bapang Elma juga mencakup menyajikan irformasi pangan, khusus bantuan pangan baik dari pusat maupun didaerah sehingga bantuan sifatnya terbuka dan bisa diakses mereka yang membutuhkan.

“Mohon dukungan kepada semua pihak, terkhusus stakeholder yang terkait,” ujar Noperman Subhi.

Sebelum terwujud Bapang Elma, didahului oleh kegiatan jangka pendek berupa edukasi tentang rendahnya kesadaran dan pola konsumsi masyarakat. Kegiatan lebih banyak dunia pendidikan, melibatkan guru dan siswa mulai dari tingkatan SD, SMP dan SMA. Ada juga edukasi yang dilakukan di posyandu.

Selain itu, untuk membantu edukasi tentang kesadaran dan pola konsumsi berjalan maksimal dibentuklah Duta Bapang Elma – Bang Tapa yang dipusatkan di SMAN 1 Tebing Tinggi, Duta Pangan yang terpilih atas nama Randika (11478) dan Flannesza (15186) dan ada juga relawan pangan Empat Lawang sebanyak 10 Orang).

Kedepan diharap ada lauching ulang atau grand opening inovasi Bapang Elma.

Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Memberikan dukungan penuh dan menyatakan inovasi yang digagas Noperman Subhi yang pernah menjadi camat inovatif terbaik ke 3 Sumsel pada tahun 2021, dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.(RED)

SEPUTARTV.COM, EMPAT LAWANG – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait percepatan realisasi belanja daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, Senin (20/10/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad dan diikuti oleh unsur Forkopimda, para kepala OPD, serta perwakilan instansi vertikal. Kegiatan ini juga berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting bersama Menteri Keuangan Purbaya, yang menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah agar ekonomi tetap tumbuh dan inflasi terkendali.

Usai sesi bersama Menteri Keuangan, kegiatan dilanjutkan dengan Zoom Meeting bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang membahas pengendalian harga beras dan ketersediaan pasokan pangan nasional menjelang akhir tahun.

Dalam kesempatan itu, Bupati Empat Lawang menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengendalikan laju inflasi melalui pengawasan harga di pasar dan koordinasi lintas sektor.

“Upaya Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam menekan laju inflasi ialah dengan rutin melakukan kontrol pasar. Kenaikan harga harus diketahui dari hari ke hari. Kita akan memerintahkan OPD terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian, untuk terus memantau pergerakan harga,” ujar Bupati.

Bupati menambahkan, pengendalian inflasi sangat penting agar masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga kebutuhan pokok.

“Inflasi harus dikendalikan agar masyarakat tidak kaget. Kalau sampai terjadi kenaikan harga yang luar biasa, itu bisa menimbulkan kegaduhan sosial,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berkomitmen menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan melalui kerja sama dengan Bulog, pelaku usaha, serta monitoring intensif di pasar tradisional. Langkah ini diharapkan dapat memastikan harga tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga.(RJF)

SEPUTARTV.COM, Empat Lawang – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Selatan, Kementerian PUPR, terkait peminjaman mobil tangki air untuk kebutuhan air bersih di Sekolah Rakyat Kabupaten Empat Lawang.

Penandatanganan ini dilakukan sebagai upaya tanggap darurat terhadap kebutuhan air bersih yang sangat mendesak di sekolah tersebut.

Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumsel, Ika Sri Rejeki, menyatakan bahwa saat ini telah disediakan satu unit mobil tangki, dan tidak menutup kemungkinan kerja sama ini diperpanjang jika kebutuhan masih ada.>Sementara itu Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad, mengapresiasi atas dukungan ini dan menyampaikan rasa syukur atas bantuan tersebut.

“Alhamdulillah, dengan adanya MoU ini kita sangat terbantu. Sekolah Rakyat kemarin sangat membutuhkan air.

Perusahaan daerah kita masih terbatas sarana dan prasarana-nya, dan bantuan ini sangat membantu sehingga Sekolah Rakyat tetap bisa berjalan hingga sekarang,” jelas Joncik.

Dia juga mengungkapkan kabar baik bahwa tahun ini Sekolah Rakyat Empat Lawang, telah masuk dalam proses tender pembangunan dengan anggaran yang cukup besar.

“Alhamdulillah, kita terpilih. Insya Allah tahun ini proses tender pembangunan Sekolah Rakyat dimulai, dengan nilai proyek sebesar Rp100 miliar,” ungkapnya.(RTS)

SEPUTARTV.COM, EMPAT LAWANG – Bupati Empat Lawang memimpin langsung audiensi bersama BPJS Ketenagakerjaan di ruang rapat Bupati Kabupaten Empat Lawang, Kamis (16/10/2025). Pertemuan tersebut membahas sinergi program jaminan sosial tenaga kerja bagi aparatur, pekerja non-ASN, dan masyarakat umum di wilayah Empat Lawang.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata, terutama melalui penyaluran santunan dan beasiswa kepada keluarga anggota Satpol PP Empat Lawang yang meninggal dunia saat menjalankan tugas.

“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian BPJS Ketenagakerjaan. Santunan dan beasiswa yang diberikan merupakan bukti nyata manfaat program ini bagi keluarga yang ditinggalkan,” ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung keberlangsungan program jaminan sosial, termasuk menjaga konsistensi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi ASN di lingkungan Pemkab Empat Lawang.

“Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berkomitmen memastikan seluruh ASN, tenaga honorer, dan pekerja nonformal terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memperluas cakupan peserta, baik di sektor formal maupun informal, serta meningkatkan pelayanan agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami ingin masyarakat semakin merasakan manfaat nyata dari program jaminan sosial tenaga kerja ini, bukan hanya saat musibah terjadi, tetapi juga dalam menjaga kesejahteraan jangka panjang,” ujar perwakilan BPJS.

Audiensi ini turut dihadiri oleh Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan perwakilan Satpol PP Kabupaten Empat Lawang. Dalam forum tersebut, seluruh pihak sepakat untuk memperkuat kolaborasi dalam memberikan perlindungan kerja yang lebih menyeluruh bagi masyarakat Empat Lawang.(RED)

PAGARALAM, – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Pagar Alam terus geber revisi Perda No 17 tentang Rencana Tata Ruang dan Willayah (RTRW) Pagar Alam yang saat ini mengikuti petunjuk baru dari pusat (kementrian).

“Yang saat ini, revisi tata ruang wilayah Pagar Alam masih dilakukan pembahasan melibatkan sejumlah OPD dan stageholder terkait, ujar Plt Kepala Dinas PUTR Pagar Alam Deni Novi Herly ST MT melalui Kabid Tata Ruang Titi Merianti ST kepada, Rabu (15/10/2025).

Belum lama ini, terkait progres revisi masih menyesuaikan dengan petunjuk surat Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait alih fungsi lahan pertanian hingga lahan perkebunan.

“Jadi, penyusunan revisi Perda RTRW harus melaksanakan identifikasi lahan baku sawah (LBS) dan non LBS untuk lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan,” katanya.

Revisi Perda RTRW ini, pihak Pemerintah Kota Pagar Alam tetap mensinergikan petunjuk kementrian dalam hal mendukung ketahanan pangan nasional. Karena, kondisi dilapangan memang ada sejumlah lokasi yang sebelumnya merupakan lahan pertanian sebagian beralih fungsi, sehingga lahan ini harus didata.

Ini dilakukan senagai bentuk perlindungan, pemerintah telah menetapkan sistem Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Jika lahan ini hendak dialihfungsikan, maka wajib diganti dengan lahan lain yang memiliki kualitas dan produktivitas setara.

Lanjut Titi Merianti, pengendalian penggunaan lahan dalam menghadapi kebutuhan pembangunan nasional penting dilakukan dan harus diselaraskan ke daerah. Seperti program swasembada pangan, hilirisasi energi, dan penyediaan rumah murah.

“Tanpa pengaturan dan penataan ruang dan wilayah yang cermat, dikhawatirkan justru menghambat rencana program pembangunan kedepan,” katanya.

Semisal, wilayah yang merupakan Lahan Baku Sawah (LBS), lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung, kawasan yang mengantongi HGU, kawasan perkantoran, hingga daerah alisan sungai.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam menyatakan komitmennya untuk bersinergi dalam mendukung kebijakan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan, serta sejalan dengan arah pembangunan nasional maupun daerah.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Walikota Pagar Alam Ludi Oliansyah saat menghadiri rapat koordinasi Pertanahan dan Tata Ruang yang diselenggarakan di Ruang VIP Sriwijaya 2, Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang belum lama ini.

Rakor tersebut, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, didampingi oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru.

Walikota Pagar Alam Ludi Oliansyah mengatakan bahwa penataan ruang menjadi aspek krusial dalam mewujudkan pembangunan yang merata, tertata, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

“Kami di Pemerintah Kota Pagar Alam siap bersinergi dan mendukung kebijakan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan arah pembangunan nasional maupun daerah,” ujar Kak Ludi.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar rencana tata ruang dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, tanpa mengabaikan visi pembangunan jangka panjang.

Lebih lanjut, Ludi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proses penataan ruang, termasuk melibatkan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha, guna menciptakan tata ruang yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Keresponden.(RTA)