Kategori: Berita terbaru

EMPAT LAWANG – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya.

Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah. Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan.

“yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yang lain, kita focus perbaikan insfrastruktur jalan dan layanan Kesehatan seperti pembayaran BPJS. kalau untuk berkegiatan aku pakai mobil pribadi dak apo-apo” ungkap Bupati Joncik yang juga Ketua DPW Pan Sumsel ini.

Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Tokoh masyarakat menilai kebijakan tersebut sebagai wujud nyata keberpihakan seorang pemimpin kepada kebutuhan dasar rakyat. Sementara pihak rumah sakit dan tenaga medis menyebut tambahan anggaran akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan pasien.

Meski begitu, sejumlah pengamat menilai kebijakan ini juga menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah, terutama dalam memastikan pengelolaan anggaran kesehatan berjalan transparan dan tepat sasaran. Mereka mengingatkan agar semangat pro rakyat tersebut tetap konsisten diwujudkan di berbagai sektor pelayanan publik.

Dengan kebijakan ini, Joncik Muhammad memberi pesan kuat bahwa kepemimpinan bukanlah soal fasilitas, melainkan tentang keberanian membuat keputusan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Keputusan berani tersebut menjadi inspirasi, bahwa seorang pemimpin sejati tidak diukur dari mobil dinas yang digunakannya, tetapi dari seberapa besar ia menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. (RED)

KERINCI – Seorang oknum Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Jambi dilaporkan ke Polisi, lantaran diduga telah melakukan penganiayaan.

Pelaku penganiayaan ini diduga dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah berinisial SW (40) terhadap seorang perempuan  parubaya berinisial R (60) pensiunan guru agama yang merupakan warga Desa Mulai Mudik Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Jambi pada beberapa waktu yang lalu.

Peristiwa ini terungkap, ketika korban melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat Kepolisian Sektor Gunung Kerinci pada Rabu (03/09/2025).

Selanjutnya, korban mendatangi Puskesmas setempat untuk mendapatkan pengobatan terkait luka dan memar yang dialami korban.

Selain melakukan pengobatan, korban pun melakukan Visum di puskesmas tersebut yang diperkuat dengan surat dari Kepolisian Sektor Gunung Kerinci dengan nomor 19/IX/Res.1.6./2025/Reskrim yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas setempat untuk dilakukan Visum et refertum terdapat korban.

Menurut anak korban berinisial AHP, ia akan menempuh jalur hukum terkait peristiwa yang dialami oleh ibunya.

” saya tidak rela, setetes darah yang keluar dari tubuh ibu yang telah melahirkan saya akibat peristiwa ini maka mereka musti bertanggungjawab dan harus mendapat hukuman atas perbuatannya, ” ucap AHP geram.

Kepada tim seputartv.com ia menyampaikan, kondisi ibunya mengalami luka pada bagian hidung serta mengeluarkan darah dan mengalami memar pada beberapa bagian tubuhnya.

Sementara, saat ini dirinya masih berada diluar kota dalam rangka menjalankan tugas kedinasan dan dalam beberapa hari ini ia akan segera pulang ke Kerinci.

” Saat ini saya belum bisa pulang ke Kerinci namun pihak pengacara telah saya utus untuk mendampingi ibu saya dalam mengawal proses hukum ini agar berjalan secara profesional dan berkeadilan, ” jelasnya.

AHP pun menyayangkan sikap dan perbuatan yang telah dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah tersebut, menurutnya selaku Kepala Sekolah dan tenaga pendidik seyogyanya  mengedepankan etika dan perbuatan yang mengayomi serta suri tauladan bagi siapa saja bukan malah sebaliknya.

Sementara itu, beberapa warga pun menyayangkan kejadian ini. Menurut salahsatu warga setempat berinisial P, korban R sehari – harinya cukup dihormati dan disegani oleh warga sekitar.

” Beliau orang yang baik dan disegani serta dihormati di daerah ini, kami pun menyesalkan mengapa peristiwa ini terjadi, ” ungkap P kepada tim seputartv.com.

LUBUKLINGGAU – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Masyarakat Silampari menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Lubuklinggau, Senin (1/9/2025).

Massa terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, pelajar SMA, pengemudi ojek online, hingga organisasi kemasyarakatan. Titik kumpul dimulai dari Masjid Baitul A’la depan STAIS pada pukul 08.00 WIB, kemudian bergerak menuju Gedung DPRD sekitar pukul 10.00 WIB.

Aksi berlangsung hingga pukul 14.00 WIB dalam suasana relatif kondusif. Puncaknya, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau Ir. Yulian Effendi menandatangani berita acara bersama Koordinator Lapangan Aliansi, Rebi Saryadi, sebagai bentuk penerimaan tuntutan massa.

Adapun tuntutan resmi Aliansi Solidaritas Masyarakat Silampari, antara lain:

1. Mengusut tuntas dengan transparan tindakan represif aparat kepada massa aksi dengan pembentukan Tim Investigasi.

2. Menghentikan intimidasi kepada rakyat serta menjatuhkan sanksi tegas bagi aparat maupun pejabat publik yang melakukan tindakan represif.

3. Melakukan reformasi di tubuh Polri dengan mencopot Kapolri karena dianggap gagal menjalankan SOP pengamanan aksi.

4. Membebaskan massa aksi yang ditahan, baik di Metro Jaya maupun di daerah-daerah.

5. Mengadili oknum kepolisian yang melakukan tindakan represif terhadap massa aksi di setiap daerah.

6. Mendesak DPRD Kota Lubuklinggau untuk bersepakat membatalkan tunjangan DPR.

7. Mendesak DPRD Kota Lubuklinggau mengusulkan kepada DPR RI agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

8. Mengajak anggota DPR untuk berbenah, bertobat, dan berpihak pada rakyat dalam merumuskan kebijakan.

Aliansi menegaskan, apabila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti secara nyata, maka aksi lanjutan akan kembali digelar. (RED)

LAHAT – Terkait adanya Pemberitaan dugaan perusakan portal tambang, membuat PT. Lahat Pulau Pinang Bara Jaya ( LPPBJ) angkat bicara dan mengklarifikasi hal tersebut.

Dijelaskan oleh humas PT LPPBJ, Hj Fatma Dewi fachrurrozi bahwa PT. LPPBJ adalah Perusahan Pertambangan Batubara yang telah memiliki seluruh perizinan dan PT. LPPBJ tidak pernah menambang batu bara di hutan lindung, PT. LPPBJ berjarak 2 KM dari hutan lindung, sehingga aktifitas penambangan PT. LPPBJ tidak pernah diberhentikan oleh pemerintah. PT. LPPBJ tidak pernah melakukan pengerusakan terhadap portal PT. Bomba.

“PT. LPPBJ memiliki Ijin –Ijin untuk menambang dengan lengkap dan memiliki dokumen lengkap sesuai UU ESDM / Menerba yg benar,” kata Dewi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa PT. LPPBJ memiliki Akta notaris Tahun 2008, memiliki Izin KP Eksplorasi Tahun 2008, PT. LPPBJ memiliki IUP Eksplorasi 2010 perubahan dari KP Eksplorasi tahun 2008, memiliki IUP Operasi produksi Tahun 2015 sampai tahun 2035, PT LPPBJ juga memiliki izin pengesahan Lingkungan hidup dan pengawasan lingkungan hidup Tahun 2015, memiliki KA-Amdal , Amdal, RKL dan RPL, memiliki rekomandasi dari kehutanan Sumsel Tahun 2008 dan 2016, memiliki Ijin pegesahan Reklamasi 2015 dan Rencana Penutupan pasca Tambang 2015, Clean dan Clear dari Minerba RI Tahun 2015, RAKB dari Tahun 2008 sampai SKG, PT. LPPBJ memiliki ET untuk Perdagangan, izin Limbah B3, izin IPLC serta perizinan lainnya.

PT. LPPBJ menambang mulai Tahun 2015 Blok Utara disebelah PT.BME seluas 30 Hektar selama 4 tahun, dari 2015 sampai 2019. Setelah Selesai Blok Utara Tahun 2019, LPPBJ pindah ke Blok Selatan untuk mulai penambang batubara dan pada akhir tahun 2019, LPPBJ baru keluar batubara sampai dengan tahun 2025 sampai sekarang.

PT. LPPBJ pun telah memberikan sumbangsihnya kepada Negara untuk membangun yaitu dengan telah memberikan kepada Negara pajak, royalty, PPN 22, PPN 25, pajak ekspor dan lain lain dan yang tak kalah pentingnya adalah 90 persen karyawan dan pekerja di PT. LPPBJ merupakan masyarakat Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat Sumatera Selatan dan sekitarnya.

Meski harus merugi sampai Rp.15-30 milyar pada tahun 2019-2023 namun PT. LPPBJ tetap beroperasi menambang batubara sampai sekarang.

“Dan untuk permasalahan jalan, sudah ditempuh melalui jalur hukum, PT. LPPBJ tidak pernah menyerobot tanah siapapun,” kata Dewi.

PT.CJA dan PT. LPPBJ memenangkan gugatan yang diputus pengadilan lahat 4 Juni 2025 dan memenangkan banding di pengadilan Tinggi 14 Juli 2025.

Diberitakan sebelumnya, PT Lahat Pulau Pinang Bara Jaya (LPPBJ) sebelumnya dilaporkan ke pihak kepolisian atas tuduhan perusakan portal tambang. Pihak PT LPPBJ akhirnya angkat bicara dan membantah keras tudingan perusakan portal di jalan tambang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. (RED)