PALEMBANG, seputartv.com – Yayasan LBH Ganta Keadilan Sriwijaya berencana mengajukan gugatan perdata secara class action terhadap PDAM Tirta Betuah Banyuasin. Langkah hukum ini diambil setelah menerima kuasa dari warga Kenten Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, terkait buruknya kualitas dan pelayanan air bersih yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Sapriadi Syamsuddin SH MH, didampingi Syarif Hidayat dan Debit Sariansyah, mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, untuk melakukan audit terhadap pengelolaan PDAM Tirta Betuah Banyuasin, guna memastikan tidak adanya penyimpangan.
“Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan gugatan perdata Class Action di Pengadilan Negeri,” tegas Sapri Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, pihaknya sebagai kuasa hukum warga akan mengugat PDAM Tirta Betuah Banyuasin, dan kejaksaan negeri Banyuasin sudah kami surati untuk dilakukan audit PDAM Tirta Betuah Banyuasin.
“Kami juga telah memsomasi pihak PDAM Tirta Betuah Banyuasin, namun dijawab klarifikasi oleh pihak PDAM juga di kasih jumlah pelanggan, kerugian dan kerusakan yang ditampilkan oleh pihak PDAM Tirta Betuah,” tegas Sapri
Ia juga memastikan jika permasalahan ini tidak diselesaikan, kami akan melakukan gugatan class action ke pengadilan.
Ia juga menjelaskan bahwa persoalan air bersih di wilayah tersebut sudah terjadi sejak 2011 hingga 2026 tanpa penyelesaian yang jelas. Warga menilai kondisi ini telah melanggar hak dasar masyarakat atas air sebagai kebutuhan primer.
“Air adalah kebutuhan utama masyarakat. Namun hingga saat ini, distribusi air tidak lancar dan kualitasnya jauh dari standar,” ujarnya
Menurut Sapri, permasalahan tidak hanya pada kualitas air, tetapi juga pada frekuensi aliran yang sangat minim. Dalam satu bulan, air disebut hanya mengalir satu hingga tiga kali ke rumah warga.
Sebelumnya, pihak LBH Ganta telah melakukan pertemuan dengan Direktur PDAM Tirta Betuah Banyuasin beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, pihak PDAM mengakui adanya ketidakseimbangan antara kapasitas produksi air dengan jumlah pelanggan, serta keterbatasan anggaran untuk melakukan optimalisasi dan revitalisasi sistem.
Namun, penjelasan tersebut dinilai tidak memberikan solusi konkret bagi masyarakat. LBH Ganta menilai alasan keterbatasan anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran atas buruknya pelayanan publik.
“Dengan anggaran daerah yang besar, seharusnya kebutuhan dasar seperti air menjadi prioritas utama,” tegasnya.
LBH Ganta juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari pihak PDAM, dibutuhkan sekitar Rp35 miliar untuk melakukan perbaikan layanan. Mereka menilai jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan anggaran daerah secara keseluruhan.
Selain menempuh jalur hukum, LBH Ganta turut meminta perhatian pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Sumatera Selatan, untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
Di sisi lain, warga yang terdampak turut menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah daerah. Bahkan, muncul ungkapan keras dari sebagian warga yang menilai kepala daerah tidak berpihak kepada masyarakat terkait persoalan ini.
Sementara itu koordinator warga Kenten, Feriadi jadi kami sudah ingin menyampaikan satu kata kepada bupati Banyuasin zolim terhadap kami warga Kenten
“Bapak itu zolim terhadap kami warga, pak bupati menyuruh kami bersabar tapi sudah belasan tahun kami ini bersabar, jadi kapan terealisasi yang pak bupati janjikan kepada kami warga Kenten,” tuturnya
Penulis: seputar redaksi
-

Layanan PDAM Banyuasin Dinilai Buruk, Warga Siapkan Gugatan Class Action
-

Demi Ketahanan Pangan, Pemkab Empat Lawang Hibahkan Lahan Ke Bulog Untuk Bangun Gudang Beras
PALEMBANG, seputartv.com – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang resmi menghibahkan sebagian lahan di Jalan Poros kepada Perum Bulog untuk pembangunan gudang penyimpanan beras. Hibah tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus memastikan ketersediaan logistik saat kondisi darurat.
Penyerahan hibah dilakukan secara simbolis di Hotel Aryaduta Palembang pada Kamis (9/4). Dalam acara tersebut, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto menerima langsung dokumen hibah dari Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, usai penandatanganan kesepakatan.
Joncik Muhammad mengatakan bahwa pembangunan gudang Bulog di wilayahnya merupakan aspirasi yang telah lama diperjuangkan oleh pemerintah daerah. Ia menilai kehadiran gudang tersebut akan memberikan dampak besar terhadap stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini memang yang kami perjuangkan selama ini. Kami ingin Kabupaten Empat Lawang memiliki gudang Bulog sendiri demi kesejahteraan masyarakat,” katanya kepada detikSumbagsel, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, keberadaan gudang Bulog akan sangat penting terutama dalam menghadapi situasi darurat atau gangguan distribusi pangan. Dengan adanya fasilitas penyimpanan di daerah sendiri, pemerintah dapat bergerak lebih cepat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
“Kalau terjadi insiden atau kondisi darurat, kita sudah punya stok di daerah sendiri. Ini penting sebagai langkah pertolongan pertama untuk masyarakat,” ungkapnya.
Joncik juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh pembangunan tersebut. Bahkan, berapa luas lahan yang dibutuhkan Bulog pihaknya akan siap membantu menghibahkan lahan
“Kami Pemkab Empat Lawang siap menghibahkan lahan berapapun yang dibutuhkan Bulog untuk membangun gudang beras nanti,”jelasnya.
Sementara itu, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan pihaknya. Ia menyebut hibah lahan ini sebagai bentuk dukungan konkret dalam memperkuat infrastruktur pangan nasional di daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Empat Lawang. Dengan sinergi ini, Bulog mendapatkan lahan strategis di jalan poros kabupaten untuk pembangunan gudang,” katanya.
Ia memaparkan bahwa setelah proses hibah selesai, tahap berikutnya adalah pengajuan pertimbangan teknis kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya, proyek akan dibahas dalam rapat koordinasi bersama kementerian terkait, termasuk dengan kementerian koordinator bidang pangan.
“Setelah ini kami akan meminta pertimbangan teknis dari Menteri Pertanian, lalu diputuskan melalui rapat koordinasi dengan Menko bidang pangan. Setelah itu pembangunan bisa langsung dimulai,” jelasnya.
Sudarsono menargetkan pembangunan gudang tersebut dapat rampung pada akhir tahun 2026, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kami targetkan Desember 2026 gudang Bulog di Kabupaten Empat Lawang sudah selesai dibangun,” pungkasnya.
Foto:
1.Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Ihsan, menerima langsung dokumen hibah dari Bupati Empat Lawang, Joncik MuhammadPemkab Empat Lawang Hibahkan Lahan ke Bulog untuk Bangun Gudang Beras
Palembang – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang resmi menghibahkan sebagian lahan di Jalan Poros kepada Perum Bulog untuk pembangunan gudang penyimpanan beras. Hibah tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus memastikan ketersediaan logistik saat kondisi darurat.
Penyerahan hibah dilakukan secara simbolis di Hotel Aryaduta Palembang pada Kamis (9/4). Dalam acara tersebut, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto menerima langsung dokumen hibah dari Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, usai penandatanganan kesepakatan.
Joncik Muhammad mengatakan bahwa pembangunan gudang Bulog di wilayahnya merupakan aspirasi yang telah lama diperjuangkan oleh pemerintah daerah. Ia menilai kehadiran gudang tersebut akan memberikan dampak besar terhadap stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini memang yang kami perjuangkan selama ini. Kami ingin Kabupaten Empat Lawang memiliki gudang Bulog sendiri demi kesejahteraan masyarakat,” katanya kepada detikSumbagsel, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, keberadaan gudang Bulog akan sangat penting terutama dalam menghadapi situasi darurat atau gangguan distribusi pangan. Dengan adanya fasilitas penyimpanan di daerah sendiri, pemerintah dapat bergerak lebih cepat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
“Kalau terjadi insiden atau kondisi darurat, kita sudah punya stok di daerah sendiri. Ini penting sebagai langkah pertolongan pertama untuk masyarakat,” ungkapnya.
Joncik juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh pembangunan tersebut. Bahkan, berapa luas lahan yang dibutuhkan Bulog pihaknya akan siap membantu menghibahkan lahan
“Kami Pemkab Empat Lawang siap menghibahkan lahan berapapun yang dibutuhkan Bulog untuk membangun gudang beras nanti,”jelasnya.
Sementara itu, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan pihaknya. Ia menyebut hibah lahan ini sebagai bentuk dukungan konkret dalam memperkuat infrastruktur pangan nasional di daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Empat Lawang. Dengan sinergi ini, Bulog mendapatkan lahan strategis di jalan poros kabupaten untuk pembangunan gudang,” katanya.
Ia memaparkan bahwa setelah proses hibah selesai, tahap berikutnya adalah pengajuan pertimbangan teknis kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya, proyek akan dibahas dalam rapat koordinasi bersama kementerian terkait, termasuk dengan kementerian koordinator bidang pangan.
“Setelah ini kami akan meminta pertimbangan teknis dari Menteri Pertanian, lalu diputuskan melalui rapat koordinasi dengan Menko bidang pangan. Setelah itu pembangunan bisa langsung dimulai,” jelasnya.
Sudarsono menargetkan pembangunan gudang tersebut dapat rampung pada akhir tahun 2026, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kami targetkan Desember 2026 gudang Bulog di Kabupaten Empat Lawang sudah selesai dibangun,” pungkasnya.
Foto:
1.Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Ihsan, menerima langsung dokumen hibah dari Bupati Empat Lawang, Joncik MuhammadPada Kam, 9 Apr 2026, 12.49, Irawan . irawan@detik.com menulis:
Pemkab Empat Lawang Hibahkan Lahan ke Bulog untuk Bangun Gudang BerasPalembang – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang resmi menghibahkan sebagian lahan di Jalan Poros kepada Perum Bulog untuk pembangunan gudang penyimpanan beras. Hibah tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus memastikan ketersediaan logistik saat kondisi darurat.
Penyerahan hibah dilakukan secara simbolis di Hotel Aryaduta Palembang pada Kamis (9/4). Dalam acara tersebut, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto menerima langsung dokumen hibah dari Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, usai penandatanganan kesepakatan.
Joncik Muhammad mengatakan bahwa pembangunan gudang Bulog di wilayahnya merupakan aspirasi yang telah lama diperjuangkan oleh pemerintah daerah. Ia menilai kehadiran gudang tersebut akan memberikan dampak besar terhadap stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini memang yang kami perjuangkan selama ini. Kami ingin Kabupaten Empat Lawang memiliki gudang Bulog sendiri demi kesejahteraan masyarakat,” katanya kepada detikSumbagsel, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, keberadaan gudang Bulog akan sangat penting terutama dalam menghadapi situasi darurat atau gangguan distribusi pangan. Dengan adanya fasilitas penyimpanan di daerah sendiri, pemerintah dapat bergerak lebih cepat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
“Kalau terjadi insiden atau kondisi darurat, kita sudah punya stok di daerah sendiri. Ini penting sebagai langkah pertolongan pertama untuk masyarakat,” ungkapnya.
Joncik juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh pembangunan tersebut. Bahkan, berapa luas lahan yang dibutuhkan Bulog pihaknya akan siap membantu menghibahkan lahan
“Kami Pemkab Empat Lawang siap menghibahkan lahan berapapun yang dibutuhkan Bulog untuk membangun gudang beras nanti,”jelasnya.
Sementara itu, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan pihaknya. Ia menyebut hibah lahan ini sebagai bentuk dukungan konkret dalam memperkuat infrastruktur pangan nasional di daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Empat Lawang. Dengan sinergi ini, Bulog mendapatkan lahan strategis di jalan poros kabupaten untuk pembangunan gudang,” katanya.
Ia memaparkan bahwa setelah proses hibah selesai, tahap berikutnya adalah pengajuan pertimbangan teknis kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya, proyek akan dibahas dalam rapat koordinasi bersama kementerian terkait, termasuk dengan kementerian koordinator bidang pangan.
“Setelah ini kami akan meminta pertimbangan teknis dari Menteri Pertanian, lalu diputuskan melalui rapat koordinasi dengan Menko bidang pangan. Setelah itu pembangunan bisa langsung dimulai,” jelasnya.
Sudarsono menargetkan pembangunan gudang tersebut dapat rampung pada akhir tahun 2026, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kami targetkan Desember 2026 gudang Bulog di Kabupaten Empat Lawang sudah selesai dibangun,” pungkasnya.
Foto:
1.Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Ihsan, menerima langsung dokumen hibah dari Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad -

Mengenal Naniura “Sashimi” Masyarakat Batak
Seputartv.com – Salah satu makanan khas Batak biasa masyarkatnya sebut Naniura.
Kuliner ini merupkan daging ikan segar yang tidak dimasak, seperti halnya sashimi, ikan mentah di Jepang. Bedanya, naniura disantap dengan bumbu rempah khas Batak.Naniura merupakan makanan khas Batak yang diresepkan oleh orang-orang pesisir Danau Toba. Sejarah Singkat Naniura Pada zaman Raja-raja Batak di Tapanuli, naniura menjadi makanan istimewa yang dihidangkan khusus untuk menjamu para raja. Hanya koki dan juru masak kerajaan yang boleh membuat naniura, sehingga kuliner ini terasa elit.
Seiring perkembangan zaman semua orang ingin mencicipi makanan tersebut. Hal ini karena, rasanya yang unik, khas, dengan bumbu asli Batak, seperti andaliman. Kemudian, naniura dikenal luas oleh wisatawan domestik hingga wisatawan asing.
Bahkan saat berkunjung ke daerah Sumatera Utara, naniura merupakan salah satu masakan yang dicari.
Bahan Naniura Bagi orang yang pernah menyantap naniura akan memahami kelezatan kuliner ini. Naniura tidak sepopuler arsik karena tidak selalu dijual di lapo (warung nasi) Batak atau terdapat di arisan-arisan keluarga. Biasanya, naniura disajikan pada acara Bona Taon para marga Batak atau khusus pada acara keluarga.
Bahan Naniura adalah ikan ihan atau ikan endemik Danau Toba. Namun karena ikan ihan semakin sulit diperoleh maka sebagai gantinya menggunakan ikan jenis lain, seperti ikan mas, gabus, atau mujair. Daging ikan segar dilumuri dengan bumbu dan unte ungga (asam Batak), kemudian ditambah andaliman, cabai merah, jeruk, bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, kacang tanah, kunyit, bunga rias (batang kecombrang) yang telah dihaluskan dan digongseng terlebih dahulu Manfaat Andaliman kerap disebut sebagai merica Batak karena menjadi bumbu kunci pada masakan Batak Toba.
Beberapa makanan khas Batak menggunakan andaliman sebagai penyedapnya, seperti arsik ikan mas, naniura, saksang, dan mie gomak. Andaliman adalah rempah khas Batak yang mempunyai sifat sensorik. Andaliman atau zanthoxylum acanthopodium banyak ditemukan secara liar di daerah Sumatera Utara. Rempah ini tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 1.100 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Buah andaliman berbentuk butiran kecil dan bergerombol mirip merica atau lada.
Rempah ini memiliki aroma yng harum seperti jeruk. Saat digigit, andaliman memiliki rasa sedikit segar seperti jeruk, pedas, dan meninggalkan sensasi getir, kebas di lidah, dan kelu. Karena memiliki aroma dan rasa yang kuat, penggunaan andaliman sebagai bumbu masakan harus dengan takaran yang tepat. Jika terlalu banyak akan merusak cita rasa masakan itu sendiri. Umumnya, andaliman hanya digunakan sebagai penyedap. Andaliman juga berfungsi sebagai bahan pengawet alami. Masakan berbahan ikan dan daging dapat bertahan beberapa hari tanpa menimbulkan bau.
-

Usut Dugaan Skandal Rp 160 Miliar, Kejati Sumsel Geledah Kantor KSOP Palembang
PALEMBANG, seputartv.com – Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah kantor KSOP di Palembang untuk mengusut dugaan korupsi lalu lintas Sungai Lalan senilai Rp160 miliar pada periode 2019–2025.
Penggeledahan berlangsung pada Rabu (8/4/2026) sejak pukul 15.00 WIB hingga 23.30 WIB, dengan tim menyisir sejumlah ruangan untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan perkara.
Usai proses tersebut, penyidik membawa sejumlah dokumen penting serta uang tunai yang diduga terkait kasus guna diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
Sementara dalam konferensi pers sebelumnya pada Selasa (7/4/2026) malam, Kajati Sumsel Ketut Sumedana mengatakan modus operandi kasus itu bermula dari terbitnya Peraturan Bupati Muba Nomor 28 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban kapal tongkang menggunakan jasa pemanduan tugboat saat melintasi jembatan.
Adapun, aturan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kerja sama antara Dinas Perhubungan Musi Banyuasin dengan CV R pada 2019 dan PT A pada 2024, yang ditunjuk sebagai operator pemanduan.
Namun dalam praktiknya, setiap kapal yang melintas dikenakan tarif jasa pemanduan sebesar Rp9 juta hingga Rp13 juta per sekali lintas. Pungutan tersebut diduga tidak masuk ke kas pemerintah daerah.
“Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian dengan potensi keuntungan ilegal mencapai sekitar Rp160 miliar,” kata Ketut.
Kejati Sumsel menyatakan akan terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Sebagai informasi, pada satu hari sebelum penggeledahan itu, tim penyidik menggeledah rumah dua orang saksi atas kasus tersebut, yakni YK yakni oknum ASN Kantor Syahbandar Otoritas Palembang dan B juga merupakan oknum ASN di instansi yang sama.
Penggeledahan dilakukan di rumah saksi YK di kawasan Kemuning dan mes saksi B di wilayah Ilir Timur II Kota Palembang.
Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara, di antaranya empat unit handphone, satu unit iPad, emas seberat sekitar 275 gram, uang tunai sebesar Rp 367 juta serta satu unit sepeda motor Harley Davidson. Selain itu, sejumlah dokumen penting juga turut disita guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.(Red) -

Mengenal Lebih Dalam Sejarah Tebing Tinggi (Empat Lawang), Wilayah Kecil Yang Pernah Menjadi Penerapan Sistem Majunya Peradaban Luar.
SEPUTARTV – Seperti yang kita ketahui. Kecamatan Tebing Tinggi adalah Ibu Kota dan Pusat pemerintahan Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan.
Namun, selain dikenal masyarakat Sumsel sebagai salah satu wilayah penghasil kopi dan durian terbaik. Ternyata, ada sejarah dan fakta unik Tentang wilayah ini di era kolonial hingga pasca Kemerdekaan.
Fakta uniknya. Wilayah kecil ini telah berganti status administratif setidaknya sebanyak Empat Kali dari abad ke abad.
Dirangkum dari laman resmi WIKIPEDIA dan beberapa artikel yang berhasil mencatat sejarah wilayah ini. Menyebutkan, sebelum berstatus bagian dari Kabupaten Lahat dan Menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang setelah dilakukannya pemekaran (2007). Tebing Tinggi dulunya merupakan wilayah yang sangat penting di era Hindia Belanda hingga penjajahan Jepang.
Bahkan, begitu pentingnya wilayah ini diubah statusnya menjadi Onderafdeeling atau Pusat Keresidenan Sumatera Selatan (sekitar 1870 – 1900). Dimana, Tebing Tinggi dinilai sebagai wilayah administratif yang strategis dan sangat penting untuk ekonomi, terutama menjaga keamanan dari para pemberontak sekitar (Pagar Alam, Pasemah, dan perbatasan Bengkulu).
Namun, status itu akhirnya berganti setelah pemerintah Belanda menetapkan Keresidenan menjadi satu wilayah yaitu Sumatera. Hingga akhirnya Tebingtinggi diubah menjadi wilayah Kewedanaan. Yang dimana wilayah ini dipimpin oleh seorang Wedana.
Wedana sendiri statusnya setingkat dibawah Bupati dan setingkat diatas camat. Dimana Wedana berperan sebagai pembantu Bupati dan mengatur atau memimpin seluruh Camat. Kewedanaan pun tetap bertahan hingga memasuki era penjajahan Jepang sampai agresi militer Belanda pasca kemerdekaan Republik Indonesia.
Barulah status Kewedanaan dihapus pasca perjuangan mempertahankan kemerdekaan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan alasan efisiensi administratif. Dan Tebingtinggi berubah lagi statusnya menjadi bagian dari Kabupaten Lahat dan dikendalikan sebagai Kecamatan.
Hingga tahun 2007. Tebing tinggi diubah lagi statusnya sebagai Ibukota Kabupaten Empat Lawang sekaligus menjadi pusat pemerintahan sampai saat ini.
Generasi Muda Empat Lawang. Yuk, mulai mengenal sejarah tentang tempat asal kalian. Dibalik indahnya alam Kabupaten Empat Lawang. Ternyata ada sebagian wilayahnya (Tebing Tinggi) dulu menjadi tempat penerapan sistem nilai – nilai sosial dari budaya lokal dan majunya sebuah peradaban dari luar. Hingga menjadi saksi bagaimana rumitnya perjalanan menuju negara satu kesatuan negara Republik Indonesia.(Red)
