Kategori: Pemerintahan

EMPAT LAWANG – Bupati Empat Lawang, Dr. H. Joncik Muhamad, didampingi Wakil Bupati Arifai dan Sekretaris Daerah Fauzan Khoiri, Memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025-2029 di Gedung Serbaguna Pemerintah Daerah, Kamis (25/9/2025).

 Turut hadir juga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, Kapolres, Kepala BNNK, Kajari, dan Dandim 0405/Lahat.

Dalam sambutannya, Bupati Joncik menegaskan bahwa RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen strategis yang akan menjadi pedoman arah pembangunan selama lima tahun ke depan.

 “RPJMD adalah penjabaran visi, misi, tujuan, serta prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini berperan penting mengoordinasikan kebijakan, program, dan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Melalui RPJMD kita ingin memastikan pembangunan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan terukur,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya penyelarasan RPJMD dengan kebijakan nasional, merujuk pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025.

Musrenbang kali ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan visi-misi kepala daerah dengan aspirasi masyarakat, mengidentifikasi masalah pembangunan, serta menetapkan prioritas.> Dalam paparannya, Bupati Joncik memaparkan capaian indikator makro daerah:

 Pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 4,44% (naik dari 4,27% pada 2023), meski masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

 Tingkat kemiskinan turun signifikan dari 11,80% (2023) menjadi 10,78% (2024), lebih rendah dari angka kemiskinan provinsi (10,97%).

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 66,68 menjadi 69,63, namun masih di bawah rata-rata provinsi (73,84) dan nasional (75,02).

Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,84% dari 3,09% pada 2023.>Namun, ia menyoroti kenaikan rasio gini dari 0,360 menjadi 0,396 yang menunjukkan ketimpangan masih perlu ditekan.

 “RPJMD ini akan menjadi dasar hukum resmi melalui Perda. Oleh karena itu, setiap program yang kita rumuskan harus realistis, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Mari bersama-sama wujudkan Empat Lawang Madani Jilid II yang makmur, aman, damai, agamis, nasionalis, dan indah,” tegas Joncik.(RTS) 

EMPAT LAWANG – Pemerintah kabupaten empat Lawang melalui Bupati, DR. H. Joncik Muhammad, hari ini secara resmi melantik 449 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Kegiatan Pelantikan bertempat dihalaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang,Selasa (23/09/25).

Dengan dihadiri langsung, Kepala BKN Regional VII Palembang,Heni Sri Wahyuni.

Dalam sambutanya, Bupati Empat Lawang H. Joncik Muhammad, menyampaikan bahwa kehadiran para PPPK ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusiayang kompeten serta diharapkan dapat memperkuat layanan publik di berbagai sektor-sektor, terutama kesehatan, pendidikan, pelayanan publik dan sektor yang lainnya.

“Kami berharap, para PPPK yang baru dilantik dapat bekerja secara profesional dengan penuh dedikasi dan integritas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap bupati Empat Lawang.

Sementara itu, Kepala (BKN)Badan Kepegawaian Negara’ Regional Vll Palembang, Heni Sri Wahyuni, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam perekrutan P3K Dilingkungan pemerintah kabupaten empat Lawang.

“Ini menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kami berharap kepada PPPK yang barudilantik pada hari ini,dapat menjadi langkah perubahan yang positif untuk kemajuan dan perkembangan daerah,”jelasnya.

Di tambahkanya,kepada P3K yang telah dilantik untuk segera ditempatkan di unit-unit pelayanan kerja yang telah ditentukan dan diharapkan dapat langsung beradaptasi serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan perkembangan Kabupaten Empat Lawang, harapnya.

Untuk diketahui di kabupaten empat Lawang sebanyak 449 PPPK yang dilantik,yang terdiri dari 420 Orang dari tahap pertama (l), 178 di antaranya akan bertugas dinas pendidikan sebagai guru, untuk 56 orang sebagai tenaga teknis, dan 186 orang dinas kesehatan sebagai tenaga kesehatan dan sebanyak 29 Orang .

Dan dari tahap ll, 2 Orang di antaranya akan bertugas dinas Pendidikan sebagai guru, 2 orang sebagai tenaga teknis, dan 25 orang dinas kesehatan sebagai tenaga kesehatan.(RDTJK)

Jakarta – Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad, yang juga wakil ketua umum Apkasi menunjukkan kepemimpinannya di tingkat nasional saat menghadiri Rapat Apkasi bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, hari ini (18/9).

Dalam forum strategis tersebut, Joncik secara lantang menyuarakan keresahan daerah atas penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang sangat signifikan dan berpotensi menekan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Penurunan TKD ini tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Sebelumnya, dalam RAPBN 2025, TKD dirancang sebesar Rp 919,9 triliun. Namun setelah penerbitan Inpres 1/2025, alokasi TKD tahun 2025 berkurang jauh menjadi hanya Rp 848,52 triliun (28/4/2025).

Sedangkan lebih miris Pada tahun 2026, pemerintah pusat kembali memangkas transfer ke daerah menjadi sekitar Rp 693 triliun artinya lebih dari Rp 100 Triliun TKD akan berkurang.

“Dampaknya sangat besar. APBD 2026 Empat Lawang bisa terguncang, karena penurunan TKD ini langsung menggerus kemampuan fiskal daerah. Bahkan, untuk belanja pegawai saja termasuk pembayaran gaji PPPK tidak akan terpenuhi,” tegas Ketum Kagama Sumsel ini.

Untuk Empat Lawang sendiri Joncik mengingatkan bahwa KUA/PPAS 2026 yang telah disepakati bersama DPRD kini terancam berubah drastis. Ia menilai kebijakan ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menyangkut pelayanan publik serta nasib ribuan pegawai, khususnya tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK.

“Honorer yang sudah lama mengabdi berharap dengan status PPPK kehidupannya akan lebih terjamin. Namun kalau transfer daerah terus menurun tanpa kompensasi yang adil, maka janji negara untuk menyejahterakan mereka gagal terpenuhi. Saya di sini untuk memperjuangkan mereka,” ujar Ketum Kahmi Sumsel ini dengan penuh penekanan.

Melalui forum Apkasi, Joncik Muhammad bersama kepala daerah lain mendesak pemerintah pusat agar lebih bijak dalam merumuskan kebijakan fiskal. Ia menegaskan, daerah seperti Empat Lawang yang masih berjuang membangun infrastruktur dasar dan meningkatkan pelayanan publik tidak boleh dibiarkan kehilangan daya fiskal.

“Pusat harus hadir dengan solusi. Jangan sampai daerah hanya diberi beban, sementara ruang gerak keuangan dipersempit. Ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi soal keadilan fiskal, pelayanan publik dan kelangsungan hidup para aparatur yang bekerja untuk rakyat,” tandasnya.

Dengan sikap tegasnya ini, Bupati Joncik meneguhkan posisinya sebagai pemimpin daerah yang berani bersuara lantang demi kepentingan rakyat, khususnya untuk melindungi hak pegawai daerah dan memperjuangkan nasib para honorer yang telah lama menunggu kepastian.

EMPAT LAWANG – Kabar gembira akan menanti masyarakat Kabupaten Empat Lawang, pasalnya Pemerintah Kabupaten Empat Lawang akan melunasi tunggakan BPJS yang selama ini menunggak selama 3 tahun sejak tahun 2022.

Pemkab Empat Lawang kini sudah menyiapkan strategi pembayaran agar secara bertahap tunggakan BPJS ini dapat diselesaikan.

Sebagai langkah awal, Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad rela mengalihkan anggaran mobil dinasnya untuk pembayaran BPJS agar kembali bisa digunakan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan secara gratis.

Anggaran yang menggunakan APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil yang sudah ada untuk melakukan kegiatan negara. Menurutnya, anggaran yang semula disiapkan untuk pembelian mobil dinas bisa dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS.

“Saya bilang tidak, mobil lama masih ada, mobil pribadi saya juga punya, pak wabup juga pakai yang sudah ada saja tidak usah beli baru uangnya itu dialihkan untuk angsuran BPJS, ” kata Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad.

Permasalahan peserta JKN-KIS yang ditanggung APBD di Empat Lawang terjadi sejak 1 November 2024. Ada sekitar 40 ribuan peserta JKN KIS yang iurannya ditanggung pemda kehilangan akses layanan kesehatan.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Dirut BPJS, perjanjian skema nya pertama 10 M, akhir September 10 M, 1 Oktober bisa normal
Kembali kalau BKS sudah tanda tangal normal semuanya, total ada 30 M insyakallah di 2026 tuntas, ” jelas Joncik Muhammad saat diwawancara di rumdin.

Pemkab Empat Lawang saat ini terlah berkomitmen untuk menyelesaikan tunggakan BPJS Kesehatan semaksimal mungkin dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. (RED)

JAKARTA – Keluarga Alumni Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (KAGEGAMA) sukses menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) 2025 yang dirangkaikan dengan temu alumni di Gedung Grha Gambut Mangrove (Gamma), Jalan Cikini Raya No. 40, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (23/8).

Acara ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus wadah dialog strategis para alumni dalam menghadapi isu-isu lingkungan nasional.Diikuti oleh alumni lintas generasi, rangkaian kegiatan Munas dimulai sejak pagi hari dengan sesi pembukaan oleh Dr. Ristianto P., S.Hut., M.Tourism, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, yang menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, alumni, dan pemerintah dalam upaya pelestarian ekosistem mangrove.

Sesi ilmiah Munas menghadirkan sejumlah pakar terkemuka dalam bidang geospasial dan lingkungan, antara lain:

Prof. Muhammad Kamal, S.Si., M.GIS., Ph.D. – membahas pemanfaatan indeks vegetasi dalam pemetaan ekosistem mangrove.

Dr. Ir. RA Belinda Arunawati Margono, M.Sc. – mengulas ketersediaan dan pentingnya data geospasial tematik untuk pengelolaan mangrove.

Prof. Dr. Ir. I Nengah Surati Jaya, M.Agr. – menyampaikan pentingnya data penginderaan jauh dalam mengenali lanskap mangrove secara komprehensif.

Diskusi ilmiah ini dimoderatori oleh Joko Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D., yang menyoroti kontribusi nyata alumni geografi dalam mendukung kebijakan berbasis data untuk keberlanjutan lingkungan.

Puncak acara Munas ditandai dengan rapat pleno dan pemilihan Ketua Umum KAGEGAMA periode selanjutnya. Melalui mekanisme voting daring dan musyawarah mufakat, dari dua kandidat calon ketua umum terpilih Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., SH., MH., MM. sebagai Ketua Umum KAGEGAMA menggantikan kepemimpinan sebelumnya di bawah Mukhtar Rosyid Harjono.

Dalam sambutan perdananya, Dr. Joncik menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmen untuk memperkuat jejaring alumni serta meningkatkan kontribusi KAGEGAMA terhadap pembangunan nasional.

“Alumni Geografi UGM harus menjadi motor penggerak perubahan, memberikan solusi berbasis ilmu pengetahuan dan data geospasial dalam setiap aspek pembangunan bangsa,” ujar Dr. Joncik.

Dengan semangat kolaborasi dan pembaruan, Munas KAGEGAMA 2025 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat peran alumni geografi untuk Indonesia yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan. (RED)